Kementerian PUPR Dukung Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan

JAKARTA (IndependensI.com)-Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Lana Winayanti, mendukung adanya kemitraan efektif untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan lewat program. Hal tersebut diungkapkan Dirjen Pembiayaan Perumahan dalam acara Diskusi Terbatas Pasca Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa Habitat III – 2016 yang diselenggarakan oleh Yayasan Danamon Peduli, Filantropi Indonesia dan Kemitraan Habitat di Jakarta, Rabu (11/10).

Terkait dengan dukungan Filantropi untuk sektor perumahan dalam mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti mengatakan, “Kami belum memilki model pemanfaatan dana filantropi untuk sektor perumahan tapi peluang tersebut ada, misalnya melalui pembentukan trust fund atau venture. Kami masih pelajari dasar hukumnya”, ungkapnya.

Lebih jauh, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, menjelaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. “Untuk mendukung visi agenda baru perkotaan maka faktor-faktor pendorong perubahan pun perlu diperhatikan diantaranya menyangkut tentang kebijakan permukiman dan perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan, berbasis kemitraan, perencanaan dan design yang terpadu, perkuatan good governance, dukungan kerangka dan instrumen pembiayaan yang inovatif”, terang Lana Winayanti.

Selain itu, Lana juga menyoroti permasalahan pembangunan perumahan yang menyebar (Sprawl). “Untuk menghindari pembangunan perumahan yang tidak efisien maka perlu mendorong pemerintah daerah melakukan pengendalian pembangunan perumahan yang sesuai dengan rencana infrastruktur,” tutur Lana Winayanti.

Di sisi lain, Ketua Umum Yayasan Danamon Peduli, Restu Pratiwi mengatakan bahwa filantropi klaster perkotaan dan permukiman mendorong kemitraan efektif untuk lembaga/organisasi filantropi, yayasan, pemerintah/pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat sipil untuk bersinergi dalam mengatasi tantangan pembangunan perkotaan sesuai dengan New Urban Agenda (NUA). “Diskusi ini sebagai pintu masuk untuk pemetaan dan nanti akan ada rencana tindak lanjut”, ujar Restu Pratiwi.

Hal senada dikatakan oleh, Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia, Timotheus Lesmana, yang mengatakan bahwa pesan utama dari diadakannya diskusi terbatas dimaksud adalah dalam rangka mencari kemitraan pendanaan yang bisa melibatkan sektor filantropi dan bisnis untuk terlibat dalam hal pengembangan perkotaan dan permukiman. “Bagaimana dana-dana di filantropi dan bisnis bisa bersama dengan dana yang ada di pemerintah untuk mendukung pengembangan perkotaan dan permukiman. Selama ini jalan sendiri-sendiri. Ke depan kami mengharapkan adanya pembentukan trust fund atau venture capital untuk kegiatan perkotaan dan permukiman”, ucap Timotheus Lesmana.

Sementara itu, Ketua Badan Pengarah Filantropi Indonesia, Erna Witoelar, mengatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas telah memiliki komitmen yang bagus dan telah menerapkan good governance. “Kemitraan dengan multi stakeholder itu penting. Jadi seharusnya hal ini dapat membantu pencapaian tujuan SDGs dan target pemerintah misalnya program 100-0-100 dikaitkan dengan Agenda Baru Perkotaan”, kata Erna Witoelar.