JAKARTA (IndependensI.com) – Berbagai program kerja yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur (Wagub), Sandiaga Uno dalam kampanye, mulai ditagih dan diminta masyarakat. Program kerja tersebut diharapkan dikaji ulang agar dapat diketahui efektif atau tidaknya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta.
“Anies-Sandi harus bekerja cepat dan program kerja yang dijanjikan perlu dikaji lagi agar dapat diketahui efektif atau tidaknya program tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta sesuai dengan yang diperlukan,” kata seorang warga Jakarta, Fachrul Revi kepada Antara, Selasa (17/10). Fachrul mengatakan ada beberapa program yang mungkin kurang efektif karena dapat membebani negara dan masyarakat Jakarta sendiri serta tidak melihat keadaan kota yang mereka pimpin.
“Program DP rumah 0 persen itu menurut saya mungkin kurang efektif. Hal itu karena di tengah sulitnya mencari lahan dengan harga yang terjangkau di Jakarta, program ini seperti memberi harapan lebih kepada masyarakat. Apalagi ada aturan Bank Indonesia di mana terdapat batas maksimum pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat yaitu sebesar 85 persen” kata Fachrul yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum di salah satu perguruan swasta di Jakarta.
Fachrul menambahkan, aturan Bank Indonesia yang mengatur batas maksimum pemberian kredit pada (PBI) Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value Kredit Properti. Program ini yang perlu dikaji ulang lagi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru ini.
Hal senada juga diungkapkan warga Jakarta lainnya, Sylvia Anggriani Koswara mengatakan, kurang paham tentang program DP rumah 0 persen. Namun, Ia berharap program tersebut lebih baik diganti dengan program yang lebih meringankan masyarakat kurang mampu di Jakarta seperti mengalokasikan penghuni rumah-rumah di pinggiran ke rumah susun dengan biaya yang gratis.
“Saya sendiri masih kurang paham dengan program rumah DP 0 persen apa benar-benar tanpa biaya atau masih ada ’embel-embelnya’. Tetapi, lebih baik diganti dengan program rumah susun bebas biaya untuk masyarakat kurang mampu yang mungkin dapat lebih menghemat lahan yang tadinya mungkin akan dibangun perumahan dengan DP 0 persen tersebut,” kata Sylvi.
Sylvi menambahkan bukan berarti dengan adanya rumah susun dengan biaya gratis bagi masyarakat kurang mampu membuat mereka malas bekerja. Mereka juga harus diberi pemahaman agar terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari bersama keluarga. “Bukan dengan adanya rumah susun gratis itu membuat masyarakat kurang mampu ini malas bekerja. Pemerintah juga harus memberi pemahaman kepada mereka agar terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya,” katanya.
OK-OCE adalah salah satu program Anies-Sandi yang dapat membantu membuka lapangan pekerjaan adalah OK OCE (One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship). Program ini menjanjikan akan menghasilkan 200.000 pengusaha baru dan usaha-usaha baru yang dapat membuat lapangan pekerjaan dengan dibantu mentor dari pengusaha yang berpengalaman. Hal ini menurut Fachrul juga kurang efektif karena akan menggunakan banyak anggaran negara.
Sedangkan Sylvi justru mendukung program OK OCE dapat berjalan. Meskipun Jakarta sudah memiliki banyak wirausahawan dengan bidang usaha yang baru, mereka mungkin masih memerlukan bimbingan dalam menentukan strategi yang tepat dalam menjalankan sebuah usaha baru serta dapat membantu juga dalam bentuk dukungan modal. Hal ini juga dapat membuat lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran yang ada di Jakarta.
Lapangan Kerja
Warga masyarakat Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, dan mempermudah persyaratan masuk kerja. “Harapan saya semoga pengangguran di Jakarta semakin berkurang dan persyaratan untuk masuk kerja tidak dipersulit lagi dan harus disesuaikan,” kata seorang warga, Nadya.
Seperti pada salah satu program kerja mereka yaitu OKE OCE (One Kecamatan, One Center for Enterpreunership), program tersebut berupaya untuk melahirkan kurang lebih 200.000 pengusaha dengan membangun 44 pos pengembangan kewirausahaan warga Jakarta di setiap kecamatan tersebut dalam waktu lima tahun ke depan.
Keterbatasan lapangan kerja saat ini adalah termasuk ke dalam persoalan serius karena angka pengangguran di ibu kota sangat tinggi dan diperkirakan akan terus meningkat angka pengangguran tersebut jika tidak segera diselesaikan. Namun, dalam menciptakan lapangan kerja di Jakarta, masyarakat meminta hal tersebut diutamakan untuk orang Betawi asli bukan untuk pendatang. “Untuk mengurangi tingkat pengangguran, saya ingin bapak Anies Baswedan dan wakilnya dapat menciptakan lapangan kerja untuk Betawi asli bukan pendatang,” kata warga masyarakat lainnya, Tesa Azzahra.
Tesa menambahkan untuk Anies dan Sandi jangan terlalu banyak mengucapkan janji-janji mengenai program kerja yang akan mereka laksanakan untuk lima tahun ke depan karena masyarakat hanya butuh bukti bukan janji. “Dengan adanya pemimpin baru dan program-program baru, kedepannya dapat membuka lapangan kerja semakin banyak karena tidak dapat terbantahkan lagi bahwa setiap orang-orang dari berbagai daerah mengadu nasib di Jakarta untuk mencari pekerjaan,” kata warga masyarakat lainnya, Yoga.