BEKASI (IndependensI.com)- Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menhukham) Yasonna Hamonangan Laoly mengemukakan, pembangunan Kantor Imigrasi kelas II Bekasi yang dibantu Pemkot Bekasi, merupakan langkah antisipasi untuk menghadapi lonjakan minat pariwisata ke luar negeri. Sebab pertambahan masyarakat setempat seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini.
Disebutkan, prediksi kedepan, ekonomi di Bekasi akan tumbuh pesat. Dengan besaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi yang tembus Rp 6 triliun per tahun, akan berkorelasi pada meningkatnya ekonomi warga. Maka aktivitas perjalanan ke luar negeri pun akan meningkat.
Yasonna mengungkapkan hal itu usai peletakan batu pertama pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi di Jalan Raya Perjuangan, Kelurahan Telukpucung, Bekasi Timur, Selasa (14/11/2917).
Biaya pembangunan kantor layanan Imigrasi Kota Bekasi itu sepenuhnya ditanggung oleh APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp15 miliar, dan sisanya pada 2018 diusulkan Rp18,5 miliar lebih.
“Perkembangan ekonomi akan memancing kehadiran ekspatriat yang butuh layanan imigrasi berupa paspor perjalanan,” katanya.
Kemudian potensi lonjakan pemohon paspor, juga akan dipicu oleh kebijakan pembatasan kuota pemberangkatan haji setiap tahunnya.
“Keterbatasan kuota haji akan membuat permintaan paspor meningkat, sebab masyarakat yang tidak terakomodasi oleh kuota yang disediakan pemerintah, akan mencari cara lain dengan perjalanan wisata umroh,” katanya.
Maka ia mengapresiasi gagasan Pemkot Bekasi yang melakukan langkah antisipasi dengan merelokasi layanan imigrasi yang lebih representatif.
Disebutkan, dengan fasilitas yang ada di kantor imigrasi baru nanti, Kemenkumham tidak mampu secara alokasi anggaran, sebab seluruh wilayah di Indonesia harus dilayani. Tidak bisa sepenuhnya kita penuhi,
katanya. (jonder sihotang)