JAKARTA (Independensi.com) – Salah satu keterbatasan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur transportasi adalah pembiayaan. Terbatasnya pembiayaan melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dapat diselesaikan dengan membuka investasi yang dapat mendukung optimalisasi pembangunan konektivitas dalam bidang perhubungan. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2017 dengan tema “Sinergitas Investasi Mendukung Konektivitas” di Kantor Kementerian Perhubungan pada hari Kamis (16/11).
“Terbatasnya pembiayaan melalui APBN harus mampu dipecahkan dengan membuka selebar-lebarnya investasi swasta. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara yang diminati untuk berinvestasi, oleh karenanya dibutuhkan program-program konkret serta dukungan untuk dapat mengembangkan proyek-proyek strategis,” jelas Budi Karya.
“Disamping itu, Deregulasi di sektor perhubungan juga dapat mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Hal ini penting dilakukan guna menggairahkan iklim investasi khususnya di sektor transportasi. Sehingga kedepan Pemerintah harus terus berupaya melakukan terobosan guna mendorong swasta dalam skema kerjasama untuk pembiayaan infrastruktur,” tambah Budi Karya.
Lebih lanjut, Budi Karya mengatakan optimalisasi program konektivitas antarpulau diimplementasikan melalui pengembangan infrastruktur. “Pengembangan infrastruktur antara lain melalui pengembangan bandar udara di wilayah pinggiran dan perbatasan Indonesia, pembangunan Jembatan Udara yang terintegrasi dengan Tol Laut, penyelesaian 13 trayek rute Tol Laut, dan penyelesaian pembangunan pelabuhan di 104 lokasi,” kata Menhub Budi.
Dalam sambutannya, Menhub juga menekankan bahwa kerjasama yang dilakukan baik dengan BUMN atau BUMS merupakan kerjasama dengan waktu dan kepentingan yang terbatas.
“Saya ingin mengklarifikasi bahwa Pemerintah khususnya Kemenhub ingin melakukan dan sudah melakukan kegiatan kerjasama operasi yang tidak ada unsur menjual aset negara, tapi kita hanya mengkerjasamakan pelabuhan dan bandara dengan waktu dan kepentingan yang terbatas,” tegas Menhub Budi.
Selain penyusunan kebijakan investasi, upaya lain dalam mengundang investasi perlu diimbangi dengan pembenahan dalam internal organisasi. Sebuah organisasi harus mampu membangun reputasi yang baik di mata publik.
“Reputasi yang baik di mata publik bahkan merupakan sebuah investasi yang tak ternilai dalam rangka mendukung tugas organisasi untuk meraih kerjasama publik,” ujar Menhub.
Untuk itu melalui raker ini, Menhub Budi meminta seluruh jajaran sektor perhubungan dapat merumuskan solusi konkret untuk menghadapi segala tantangan dan permasalahan sehingga terwujud sinergitas investasi dalam mendukung konektivitas.
“Saya berharap agar rapat kerja ini dapat dijadikan momentum dalam rangka evaluasi kinerja sektor transportasi selama tahun 2017, sekaligus sebagai ajang konsolidasi antar Lembaga dan Kementerian dalam menyongsong program kerja sektor transportasi di tahun 2018 mendatang,” jelas Menhub.
Pada kesempatan yang sama, Menhub Budi Karya meresmikan peluncuran Aplikasi Monitoring Proyek Strategis Nasional (E-PSN). Keberadaan E-PSN merupakan satu langkah Kemenhub untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung efektifitas kinerja.
“Melalui peluncuran aplikasi ini, Saya berharap fungsi pengawasan dan evaluasi proyek strategis nasional dapat dilakukan dengan lebih akurat dan andal,” tuturnya.