Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto memukul gong pada seminar internasional yang digagas RI dan Norwegia bertajuk “Sustainable Aquaculture Development” di Fairmont Hotel, Jakarta. Kamis (16/11). (Humas DJPB KKP)

RI-Norwegia Kuatkan Komitmen Kerjasama Perikanan Budidaya Laut

Loading

JAKARTA (Independensi.com) – Indonesia dan Norwegia kembali menguatkan komitmen kerjasama di bidang Perikanan Budidaya khususnya pengembangan budidaya laut. Komitmen tersebut antara lain ditunjukkan dengan penyelenggaraan seminar internasional yang digagas kedua negara dan bertajuk “Sustainable Aquaculture Development” di Fairmont Hotel, Jakarta. Kamis (16/11).

Dalam rillis resminya, Kedutaan Besar Norwegia, menyatakan bahwa tujuan seminar tersebut adalah dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pengembangan budidaya laut; dan mendiskusikan lebih lanjut tentang peluang potensial untuk mengadopsi teknologi budidaya ikan di Norwegia dalam pengembangan budidaya laut Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya menyatakan bahwa Norwegia memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan budidaya laut Indonesia ke depan. Untuk itu, ia menilai kerjasama Indonesia – Norwegia perlu terus diperkuat dengan mengedepankan keseamaan kepentingan antar ke dua belah pihak.

“Norwegia merupakan negara maju dengan mengandalkan akuakultur sebagai prime mover dalam mendengkrak perekonomian negaranya. Bayangkan, sekitar 80% Produk Domestik Bruto (PDB) Norwegia disumbang dari industri akuakultur. Kita dengan potensi sumberdaya perikanan melimpah tentunya harus optimis mampu meniru langkah Norwegia”, tegas Slamet dalam keterangannya diterima Independensi.com, Kamis.

Slamet menambahkan, Norwegia merupakan contoh tepat sebagai negara yang mampu memanfaatkan potensi budidaya laut dengan inovasi teknologi modern utamanya pengembangan budidaya laut lepas pantai (offshore).

Oleh karenanya, saat ini KKP menginisiasi penerapan teknologi tersebut dengan mengadopsi keseluruhan teknologi dari Norwegia. Apalagi menurutnya saat ini Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap pengembangan inovasi teknologi di bidang akuakultur.

“KKP saat ini sedang membangun KJA offshore di 3 (tiga) lokasi yakni Pangandaran, Karimunjawa, dan Sabang. Teknologi kita adopsi dari Norwegia. KJA Offshore ini akan siap ditebar ikan pada bulan Desember yang diharapkan dapat dilakukan langsung oleh Bapak Presiden. Teknologi ini juga menjadi referensi bagaimana sebuah industri marikultur dikelola secara berkelanjutan” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Vegard Kaale, mengatakan bahwa Norwegia dan Indonesia memiliki komitmen yang sama. Menurutnya sebagai bagian komunitas global, kedua negara memiliki peran penting dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan untuk mensuplai kebutuhan pangan global saat ini.

Dirinya menilai Indonesia sangat berpeluang menjadi negara maju dengan memanfaatkan nilai ekonomi sumberdaya akuakultur yang dimiliki. Oleh karenanya Norwegia sangat mengapresiasi komitmen kerjasama kedua negara dan Norwegia akan memusatkan perhatian besar pada pengembangan sektor ini di Indonesia. Bentuk komitmen tersebut antara lain keterlibatan perusahaan Norwegia dalam pengembangan KJA offshore di sabang, Karimunjawa, dan Pangandaran.

“Norwegia sangat mendukung pengembangan akuakultur di Indonesia dan kami berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Indonesia punya potensi, sedangkan kami punya teknologi dan pengalaman dalam mengelola industri akuakultur, sehingga kerjasama ini akan sangat strategis ke depan”, terang Vegard.

Sementara itu, dalam ajang seminar tersebut turut hadir beberapa perusahaan Norwegia yang bergerak di bidang akuakultur, diantaranya adalah Pharmaq AS dan Aquaoptima AS. Kedua perusahaan tersebut menyatakan siap untuk bekerjasama dan berbagi pengalaman penerapan teknologi di Indonesia.

Efektifitas penerapan regulasi di bidang industry akuakultur yang dilakukan Norwegia menjadi topik utama yang sangat bermanfaat bagi Indonesia, mengingat saat ini kebutuhan regulasi terkait tata kelola industri akuakultur menjadi bagian penting dalam menjamin iklim usaha akuakultur yang baik.