JAKARTA (IndependensI.com) – Pemerintahan Jokowi-JK sejauh ini telah menyelesaikan 9 bendungan yakni Jatigede, Titab, Nipah, Bajulmati, Rajui, Paya Seunara, Teritip, Raknamo dan Tanju. Saat ini pemerintah pusat sedang mengerjakan secara paralel 30 bendungan di seluruh Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam sambutannya pada upacara Hari Bakti PU yang ke 72 Senin (4/12).
Lebih jauh Basuki memaparkan, dalam rangka peningkatan konektivitas, telah diselesaikan pembangunan 2.623 km jalan baru (termasuk Jalan Trans dan Perbatasan Papua, Trans dan Perbatasan Kalimantan, serta Perbatasan NTT), jembatan baru bentang panjang, seperti Jembatan Tayan di Kalbar, Jembatan Merah Putih di Ambon, dan Jembatan Soekarno –Hatta di Manado. Adapun beberapa jembatan baru berbentang panjang kini tengah dibangun, seperti Jembatan Teluk Kendari di Sultra dan Holtekamp di Jayapura.
Dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2017 ini,kita telah dapat mengoperasikan tambahan jalan tol baru sepanjang 568 km, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Sedangkan sampai akhir 2019, kita optimis untuk dapat menyelesaikan tol baru sepanjang 1.851 km.
Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman, telah dimulai pekerjaan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur yang telah
direncanakan sejak 40 tahun yang lalu. Kini kita tengah berupaya keras untuk mengembangkan beberapa SPAM lainnya melalui skema KPBU, seperti SPAM Bandar Lampung, Semarang Barat, dan Jatiluhur.
Sementara untuk mengembangkan kawasan perbatasan sebagai embrio pusat pertumbuhan wilayah, telah diresmikan pengoperasian 7 (tujuh) Pos Lintas Batas
Negara (PLBN), yaitu: Skouw di Papua; Entikong, Badau, dan Aruk di Kalbar; serta
Mota’ain, Motamasin, dan Wini di NTT. Pada ketujuh kawasan perbatasan tersebut akan dilengkapi dengan prasarana & sarana permukiman, terutama pasar, sehingga nanti akan dapat berperan sebagai sentra ekonomi baru di beranda depan Indonesia.
Di bidang perumahan telah dibangun sampai akhir Oktober 2017 sebanyak 2,2 juta unit rumah, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk rusun, rusus, rumah swadaya, bantuan PSU, serta fasilitas FLPP, SSB, dan BLM.
Kementerian PUPR juga mendapatkan tugas mulia untuk mendukung perhelatan Asian Games 2018, dengan membangun berbagai venues di GBK, Kemayoran, dan Jakabaring.Diharapkan pada akhir tahun 2017 semua proyek pembangunan prasarana & saranatersebut dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi kebanggaan baru rakyat Indonesia.
Kementerian PUPR pun tengah fokus dalam mendukung 10 (sepuluh) destinasi
pariwisata sebagai Bali Baru dengan 4(empat) prioritas utama, yakni Danau Toba,
Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo
Berbagai capaian di atas telah menopang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional yang positif dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Laporan World Economic Forum tahun 2017-2018 menyatakan bahwa Indeks Daya Saing Global Indonesia naik dari peringkat 41 menjadi 36. Sementara Indeks Daya Saing Infrastruktur naik dari peringkat 60 menjadi 52.
Demikian halnya dengan peningkatan peringkat kemudahan berusaha, Indonesia menjadi 1 dari 10 negara dengan lompatan peringkat Ease of Doing Business (EODB) terbanyak. Peringkat EODB Indonesia naik dari 106 pada 2016, menjadi 92 pada 2017 dan menjadi 72 pada 2018. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur PUPR telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia usaha.
Namun demikian, capaian di atas seyogyanya tidak membuat kita cepat berpuas diri. Dunia berubah sangat cepat, persaingan bukan lagi antara yang kuat dengan yang lemah, tetapi antara yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih berkualitas yang akan unggul.
Memasuki akhir dari triwulan ke-4 tahun 2017, saya menekankan kembali agar kita dapat 10 mempercepat penyelesaian pekerjaan, sesuai prognosis yang disampaikan saat Raker Kementerian PUPR pada bulan Oktober 2017 yang lalu, yaitu sebesar ±95% dengan tetap mengedepankan keselamatan, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan.
“Saya ingatkan bahwa tahun 2018 adalah tahun politik. Sesuai pesan Bapak Presiden, kita tetap fokus bekerja, jangan berpolitik,” kata Basuki