JAKARTA (IndepnendsI.com) – Pada hari Rabu (03/01) di Gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga ditandatangani empat paket pekerjaan Pembangunan jalan dan jembatan di provinsi Papua yang berada di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura. Kepala BBPJN XVIII Osman Harianto Marbun mengatakan, paket-paket yang diteken adalah dua pekerjaan fisik dan dua pekerjaan pengawasan.
“Paket-paket pekerjaan ini sebenarnya sudah ditandatangani pada 26 Desember 2017, acara hari ini lebih kepada pengukuhan atau penegasan di depan Bapak Dirjen Bina Marga,” terang Osman.
Penandatanganan disaksikan oleh Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Sekretaris Ditjen Bina Marga Soebagiono, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Sugiyartanto, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Rachman Arief, Direktur Jembatan Iwan Zarkasi, Direktur Preservasi Jalan Hedy Rahadian.
Total nilai empat paket pekerjaan tersebut hampir Rp200 miliar yang terdiri dari pembangunan jalan Oksibil-Towe Hitam dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya senilai Rp108,56 miliar, paket penggantian jembatan Kali Kabur 3 dengan kontraktor PT Simaka senilai Rp84,4 miliar, paket pengawasan teknis pembangunan jalan Oksibil-Towe Hitam dengan penyedia jasa PT Cakra Buana-Total Mandiri-PT Portal Engineering Perkasa senilai Rp3,17 miliar dan paket pengawasan teknis penggantian jembatan Kali Kabur 3 (Yahukimo) senilai Rp3,35 miliar.
“Seluruh pekerjaan ini merupakan paket multiyears contract untuk tahun anggaran 2017-2018. Jalan perbatasan Oksibil-Towe Hitam mengarah ke Jayapura sedangkan jembatannya ada di ruas Dekai-Oksibil yang merupakan bagian dari Trans Papua,” sebut Osman.
Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto menegaskan, pembangunan jalan dan jembatan di Papua tidak didasarkan pada tingkat pengembalian modal (Internal Rate of Return/IRR). Menurutnya jika mengacu pada hal tersebut, maka pembangunan di pulau paling timur Indonesia tersebut tidak akan mulai dilakukan.
“Bicara Papua, kita konteksnya menjada kesatuan negeri Indonesia. Agak berbeda dengan tidak membicarakan IRR,” sambungnya.
Arie meminta kepada para kontraktor untuk tidak ragu melakukan investasi alat berat untuk pekerjaan jalan dan jembatan disana. Selain itu, metode pekerjaan dan teknis konstruksi yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi alam Papua.
Sementara kepada konsultan supervisi, Dirjen Bina Marga meminta agar mereka mengawasi secara ketat sesuai panduan yang telah ditentukan. Dia mencontohkan agar kejadian ambruknya Girder atau gelagar beton prateken pracetak di jalan tol Depok-Antasari tidak terulang di wilayah kerja lain.
Dalam acara tandatangan paket pekerjaan di wilayah kerja BBPJN XVIII tersebut juga dihadiri Tim Pengawas dan Pengawal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Papua. Menurut Arie ada beberapa aspek pekerjaan di lapangan yang kadang memang tidak bisa diprediksi, untuk itu TP4D dibutuhkan dalam rangka menjaga pekerjaan tepat mutu, tepat volume dan tepat waktu.