IndependensI.com – Kita menyaksikan tayangan televise yang memberitakan Presiden Joko Widodo melantik empat pejabat negara di Istana Negara. Keempat pejabat tersebut adalah Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri karena mau ikut calon gubernur Jawa Timur.
Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan mengantikan Teten Masduki, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Marsekal TNI Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) mengantikan Marsekal Hadi Tjahayanto yang diangkat menjadi Panglima TNI.
Dari keempat orang yang dilantik tersebut, tidak perlu diragukan kinerja apalagi kesetiaannya terhadap UUD Tahun 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Idrus Marham memulai karier politiknya dari Ketua Umum KNPI sampai Sekretaris Umum Partai Golkar. Walaupun Partai Golkar kadang-kadang berseberangan dengan Jokowi, namun Idrus kelihatannya dapat memegang keseimbangan, terutama dengan sepenuh tekad mendukung Jokowi di Pilpres 2019.
Hanya menjadi masalah, apakah Idrus Marham akan tetap memegang jabatan Sekjen Partai Golkar sama dengan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, di mana Ketum dan Sekjen Partai duduk di kabinet, sementara pernah kebijakan Jokowi tidak ada rangkap jabatan di kabinet dan partai karena harus fokus kerja di pemerintahan.
Mengenai Jenderal Moeldoko, mantan Panglima TNI, tidak ada yang meragukan loyalitasnya termasuk kinerja dan prestasinya sepanjang kariernya di TNI-AD sampai di akhir jabatan Panglima.
Demikian juga Jenderal (Purn) Agum Gumelar, yang mungkin mimpinya saja jangan-jangan tentang Republik Indonesia, sebab dari sejak Taruna sampai Danjen Kopassus, Menkopolhukam dan Menhankam termasuk mempertahankan merah putih di bidang olahraga melalui PSSI, hampir tidak lepas dari jiwa dan semangat nasionalisme Republik Indonesia.
Sementara Marsekal Yuyu Sutisna yang sedang menjabat saat ini secara tak langsung sesuai dengan sumpahnya dia dituntut untuk menjunjung tinggi NKRI dan secara tak langsung dia masih harus pertanggungjawabkan.
Pelantikan para pejabat tinggi negara adalah hak prerogatif Presiden, yang tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan terutama yang akan menunjang tugas dan tanggung jawab Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
Pergantian kali ini yang masih menunggu tindak lanjut adalah tentang Teten Masduki, yang menurut banyak pihak hampir tidak menimbulkan masalah sepanjang menjabat Kepala Staf Kepresidenan, namun bila dibandingkan dengan masa kerja Luhut Binsar Pandjaitan, memang agak berbeda. Mungkin mengingat latar belakang keduanya, di mana Luhut dari TNI dan bekas Dubes dan Menteri, tentu berbeda dengan Teten Masduki.
Masuknya Moeldoko mungkin mengingatkan kembali ke latar belakangnya sebagai mantan Panglima TNI yang memiliki jaringan kerja dan relasi luas yang telah terbina selama ini memungkinkannya mudah bergerak dalam menyelesaikan masalah serta menggalang dukungan terhadap sasaran dan kinerja Presiden dan Kabinetnya.
Mudah-mudahan dengan semakin kuat dan kompaknya pejabat tinggi di sekitar Presiden dan Kabinet, serta semakin menguatnya kinerja Golkar ke dalam kolalisi partai pendukung pemerintah, terutama dengan tampilnya Bambang Soesatyo menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kinerja parlemen akan semakin baik dan mendukung eksekutif sekaligus mengurangi suara-suara sumbang anggota DPR dan pimpinannya yang sering melemahkan pemerintah terutama KPK.
Kita juga bersyukur, bangsa dan masyarakat kita di penghujung tahun 2017 dan memasuki tahun baru 2018 dapat merasakan suasana aman dan tenteram. Semoga rasa persaudaraan, seperasaan dan sepenanggungan sebagai sesama anak bangsa semakin meningkat, sehingga kegaduhan semakin berkurang dengan semangat saling mengasihi serta penuh tolong menolong, gotong royong.
Kegaduhan akan mudah teratasi apabila tokoh partai, elit politik serta ulama dan tokoh masyarakat mau dan mampu memberi ketauladanan, berlomba-lomba menunaikan kebaikan dan saling “ngemong” menaati aturan, etika dan moral, bangsa ini pasti akan hidup tenteram, aman dan damai.
Harapan kita kepada para petinggi partai, elit politik dan tokoh masyarakat dalam memberikan tanggapan hendaknya yang menenteramkan hati dan kalau tidak bisa mendukung, tidak mencela apalagi mengecam.
Kita ucapkan selamat berbakti pada nusa dan bangsa kepada para pejabat yang dilantik Presiden hari ini. (Bch)