JAKARTA (Independensi.com) – Di negeri ini begitu mudahnya data pangan utamanya beras dipermainkan kemudian diseret ke ranah politik. Untuk itu, tentunya pemerintah terkait yang memiliki fungsi regulator atau pengatur di negeri inilah yang harus menghentikannya, bukannya malah membuat bingung dengan data yang berbeda antara di atas kertas dengan fakta di lapangan.
Dalam takshow bertemakan ‘Mudah Mainkan Data Pangan’ yang diselenggarakan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA), Kamis (17/1/2018), Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori mengatakan berdasarkan perbandingan dengan sejumlah data lain, juga keadaan di lapangan, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian terkait stok pangan dalam negeri terlihat kurang tepat.
Badan Pusat Statistik (BPS), lanjutnya, diharapkan bisa mengakhiri puasa dari merilis data tahun ini, di tengah data pangan, khususnya beras yang dianggap kurang valid oleh sejumlah pihak.
“Saya tidak melakukan kajian sendiri, tapi yang saya sampaikan tadi kan kesimpulannya kan sama. Semua kajian, termasuk sekarang, yang dilakukan BPS dengan melakukan kerangka sample area itu, kesimpulannya sama, laporan produksi padi lebih tinggi dari yang sesungguhnya. Bedanya, hanya angkanya saja, berapa persen. Kesimpulannya sama, overestimate,” katanya usai menjadi pembicara dalam talkshow tersebut.
Kurang validnya data ini, kata Khudori, berimplikasi pada terganggunya pengambilan keputusan untuk mengantisipasi sejumlah hal yang mungkin terjadi seperti kenaikan harga beras yang melambung tinggi belakangan ini.
Untuk itu, BPS, sebagai badan yang mendapat mandat dari undang-undang nomor 16/1997 tentang Statistik diminta untuk segera bisa kembali merilis data-data khusunya yang terkait dengan kepentingan pengambilan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Adapun data dari kementerian teknis, kata Khudori, memang sangat membantu di tengah terjadinya kekosongan data. Namun, di sisi lain, data ini juga memiliki sisi lain.
“Tidak [membantu] karena datanya dipersoalkan kevalidannya. Saya kira puasa data yang dilakukan BPS selam dua tahun itu nggak bisa diberlakukan lebih lama lagi. Kalau sudah ada hasilnya, saya kira harus kita dorong bersama. Ini harus dipublikasikan, dan sebetulnya untuk mempublikasikan itu kan memang menurut Undang-Undang nomor 16/1997, itu kewenangannya BPS,” tambahnya.
Sementara itu, kalangan akademisi menilai data persediaan beras nasional dari Kementerian Pertanian (Kementan) sampai dengan saat ini belum akurat. Data yang diambil hanya berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi beras, tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil di lapangan. Hal ini pun menjadi catatan oleh Ombudsman RI sebagai salah satu maladministrasi pengelolaan data beras.
“Soal data memang enggak bisa dipercaya lagi. Sulit untuk menaksir apakah produksi beras kita ini sudah memenuhi kebutuhan nasional, apa belum,” tutur Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Instistut Pertanian Bogor (IPB).
Oleh karena itu, data yang diyakini keakuratannya, terutama terkait ketersediaan beras adalah dapat dilihat dari pergerakan harga. Prinsip yang diambil adalah permintaan dan penawaran. Semakin banyak stok beras, semakin rendah harga beras, begitupun sebaliknya.
Stok beras yang menipis di pasar sudah terlihat ketika harga beras medium pada Agustus 2017 mengalami kenaikan 0,39 persen menjadi Rp10.616 per kg, dari harga beras rata-rata nasional pada Juli 2017 sebesar Rp10.574 per kg. Kenaikan harga beras pada Agustus tersebut disebabkan berbagai faktor, di antaranya antara lain mencuatnya kasus kecurangan oleh PT Indo Beras Unggul (IBU).
Kasus tersebut dinilai membuat pedagang beras kesulitan dalam mengelola stok berasnya terutama di Jakarta dan sekitarnya. Ini juga membuktikan bahwa stok beras di lapangan sangat kompleks, karena bisa ada di tangan petani, pedagang, masyarakat umum, hingga gudang-gudang Perum Bulog.
Selain itu, pada saat bersamaan, produksi beras juga terganggu akibat serangan hama yang masif. Saat melakukan peninjauan bersama asosiasi bank benih tani ke sejumlah sentra padi pada Juli 2017, Dwi menemukan sedikitnya 400.000 hektare terkena hama.
“Berangkat dari situ, kami mengambil kesimpulan bahwa produksi beras pada 2017 itu akan lebih rendah ketimbang realisasi produksi pada 2016, dan perlahan-lahan harga beras akan naik,” ujarnya.
Prediksi Dwi tidak salah. Dari data Kemendag, harga beras medium rata-rata nasional setelah Agustus, terus merangkak naik. Pada September, harga beras tercatat Rp10.635 per kg, lalu naik menjadi Rp10.710 per kg pada Oktober, dan menjadi Rp10.793 per kg pada November.
Pada Desember, rata-rata harga beras turun menjadi Rp10.778 per kg. Adapun, harga beras yang menurun itu terjadi setelah pemerintah, Satgas Pangan, dan Bulog melakukan operasi pasar pada November dan Desember 2017.
Selain harga, adanya gangguan produksi beras juga turut memengaruhi daya serap beras oleh Bulog. Sepanjang 2017, Bulog hanya menyerap 2,16 juta ton beras, atau 58 persen dari target sebesar 3,7 juta ton. Di awal tahun, stok beras di gudang-gudang Bulog hanya tersisa 950 ribu ton. (berbagai sumber/bisnis.com/tirto)
Baca juga: Sorotan, Bulog Sang Importir Tunggal Beras; Mentan: Rencana Impor Beras Khusus pada Akhir Bulan Tidak Signifikan; Kegaduhan Beras, Kegaduhan yang Dipaksakan?