BEKASI (IndependensI.com)- Pilkada serentak Kota Bekasi 2018, diikuti dua pasangan calon (paslon). Ternyata, keempat paslon wali kota dan wakil wali kota itu, adalah orang-orang kaya alias miliader.
Berdasarkan hasil publikasi laman KPK www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn hingga Selasa (23/1/2018), baru tiga paslon kandidat yang telah tercantum harta kekayaannya, yakni bakal calon wali kota Bekasi yang juga saat ini masih menjabat wali kota Rahmat Effendi, paslon wali kota Bekasi Nur Supriyanto dan bakal calon wakil wali kota Bekasi Adhy Firdaus.
Rahmat Effendi disebutkan telah melaporkan perolehan kekayaannya hingga Januari 2018 total sebesar Rp 7,4 miliar lebih. Harta tersebut diperoleh selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota Bekasi periode 2013-2018, sebelumnya wakil wali kota dan Ketua DPRD Kota Bekasi. Sebelumnya, Rahmat juga sebagai pengusaha.
Sedangkan bakal calon wali kota Bekasi Nur Supriyanto diketahui memiliki jumlah kekayaan Rp 4,1 miliar hingga 2018 dari
jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar dari fraksi PKS hingga 2018.
Sementara Adhy Firdaus tercatat sebagai bakal calon wakil wali kota Bekasi dengan harta tertinggi yang tercatat mencapai total Rp 61 miliar hingga tahun 2018.
Tri Adhiyanto yang kini menjabat Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, hingga 2013, ia mengakui hartanya yang tercantum dalam Laporan Harta dan Kekayaan Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp 7 miliar lebih.
“Untuk 2018, harta saya belum tercantum di website KPK,” kata bakal calon wakil wali kota Bekasi Tri Adhiyanto di Bekasi, kemarin.
Menurutnya, harta dan kekayaannya hingga kini terus bertambah dengan pendapatan bersih gaji dan tunjangan yang pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi berkisar Rp 50 juta per bulan.
“Tunjangan saya dalam setahun rata-rata mencapai Rp1 miliar di luar gaji bulanan saya sebagai kepala dinas,” katanya.
Adhy Firdaus diketahui berprofesi sebagai pengusaga dan pemilik beberapa yayasan pendidikan. Ia kini juga Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi, pengusaha jasa tour and travel umroh dan juga
pengelola universitas swasta di Kota Bekasi.
Dalam pernyataannya, Adhy mengaku akan fokus pada promosi gagasan pembangunan daerah selama tahapan kampanye berlangsung.
“Saya sedang melakukan link and match aspirasi warga Kota Bekasi dengan materi kampanye di Kota Bekasi. Saya tidak mengutamakan finansial karena saya yakni masyarakat kita tidak selalu matrealistis dan berfikiran fragmatis,” katanya.
Politisi Gerindra itu mengaku lebih memilih mengeluarkan staminanya dengan terjun langsung ke lapangan guna menggali aspirasi
masyarakat terhadap pola pembangunan lima tahun ke depan di Kota Bekasi.
Sementara itu, Rahmat Effendi mengaku akan mengusung ‘kampanye murah’ karena merasa percaya diri dengan hasil kinerja pembangunan
daerah yang direalisasikan oleh seluruh jajarannya pada periode 2013-2018.
“Kampanye murah saja lah. toh masyarakat Kota Bekasi saat ini sudah sangat merasakan peran pemerintah daerah dalam kehidupan mereka. Paling yang dibutuhkan nanti hanya dana untuk pengadaan kaos, spanduk
dan honor saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” katanya. (jonder sihotang)