JAKARTA (IndependensI.com)- Sesuai dengan Perpers No.58 Tahun 2017 atas perubahan Perpres No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional (PSN) Kementerian Perhubungan memiliki tugas untuk mengkoordinasikan pembangunan 41 proyek yang terbagi atas 224 paket pekerjaan di sektor perkeretaapian, transportasi laut dan udara.
Dalam paparannya saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR-RI, Selasa (31/1), Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan dari 224 paket PSN pada tahun 2017 sebagian besar paket pekerjaan bersumber dari anggaran BUMN dan BUMD.
“Dari 224 paket proyek PSN dengan nilai total sebesar Rp.28,21 Triliun sebagian besar bersumber dari BUMN dan BUMD dengan nilai Rp. 20,23 Triliun (71,7%) sedangkan dari APBN sebesar Rp.7,98 Triliun (28,29%),” ucap Sugihardjo yang biasa disapa Jojo.
“Dalam pelaksanaan pekerjaan sebanyak 164 paket (74%) dilaksanakan oleh kontraktor swasta dengan nilai Rp.5,26 Triliun sedangkan untuk kontraktor BUMN melaksanakan 57 paket (26%) dengan nilai Rp. 14,91 Triliun,” tambah Jojo.
Dalam kesempatan yang sama Jojo menambahkan dari sektor perkeretaapian mempunyai jumlah paket terbanyak dengan 183 paket diikuti sektor perhubungan udara sebanyak 32 paket dan sektor perhubungan laut sebanyak 9 paket.
“Dari sektor perkeretaapian memiliki 184 paket dengan total nilai Rp.7,56 Triliun, dari sektor perhubungan udara memiliki 32 paket dengan nominal Rp.13,35 Triliun sedangkan dari sektor perhubungan laut memiliki 9 paket dengan nilai Rp.7.3 Triliun,” tambah Jojo.
Di akhir paparannya Jojo menjelaskan dari proyek non PSN pada tahun 2017 Kementerian Perhubungan mempunyai 2258 paket dengan nilai 18,85 Triliun.
“Dari total 2.258 proyek non PSN 82% dilakukan oleh kontraktor swasta sebanyak 2170 paket (82%) dengan nilai Rp.15,51 Triliun sedangkan kontraktor BUMN sebanyak 88 paket (18%) dengan nilai Rp. 3,34 Triliun,” tutup Jojo.