JAKARTA (IndependensI.com) – Penanggulangan terorisme bukan semata tanggung jawab BNPT. Lembaga itu butuh kerja sama dari semua kepala daerah dan pemimpin tingkat daerah untuk menghadapi ancaman teroris dari dalam dan luar negeri.
Pentingnya sinergi itu disampaikan Kelapa BNPT, Suhardi Alius, saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur dengan tema “Optimalisasi optimalisasi peran Pemda dalam Penanganan Radikalisme, Terorisme dan Bencana” yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Gubernur dan Kesbangpol seluruh Indonesia ini, Suhardi menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Menurutnya, BNPT saat ini telah membina para mantan narapidana terorisme, keluarga dan jaringan di berbagai daerah. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam tindak lanjut program pembinaan dan pengawasan tersebut di wilayah masing-masing.
Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini memberikan gambaran kepada seluruh pimpinan daerah tentang potensi ancaman penyebaran paham radikalisme dan terorisme yang banyak menyasar kalangan anak-anak dan generasi muda.
Pola indoktrinasi dan rekrutmen kelompok terorisme telah mengalami perubahan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi di dunia maya. Banyak contoh generasi muda yang mengalami proses radikalisasi akibat penetrasi propaganda dan ideologi radikal di dunia maya.
Dalam mengantisipasi hal tersebut, BNPT telah melakukan berbagai program kontra radikalisasi semisal membentuk dan melatih Duta Damai Dunia maya di beberapa provinsi untuk menyebarkan konten positif dan konten damai, melakukan diseminasi informasi dengan cara membuat lomba video kreasi pemuda dengan tema Kebangsaan dan Bela Negara.
Tantangan kepala daerah terkait terorisme menurut Suhardi adalah hadirnya para returnees atau kombatan yang kembali dari Irak dan Suriah.
“Imbas pasca-ISIS itu kan ada rembesannya yakni kembalinya para kombatan ke negara masing-masing, termasuk di Indonesia. Salah satu contohnya adalah 18 orang yang kita jemput, yang secara ideologi telah mengalami perubahan,” tegasnya.
Para kombatan yang kembali ke negara masing-masing itu, menurut Suhardi, telah memiliki ideologi yang keras dan hidup di tengah masyarakat. Inilah tugas pemerintah untuk merangkul dan membina mereka untuk tidak lagi tersesar dalam pemahaman yang salah.
“Saya tegaskan para returnees ini menjadi tugas kita bersama termasuk kepala daerah, para gubernur untuk membina mereka dan tidak dimarjinalkan. Kalo semakin dimarjinalkan akan kembali pada ideologi semul,” imbuh Suhardi.
Di sinilah menurut Suhardi pentingnya kepala daerah untuk bersinergi dengan BNPT dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Informasi dari daerah sangat dibutuhkan untuk melihat kebutuhan yang dialami oleh para returnees tersebut.
Pembinaan dari pemerintah daerah dan penerimaan masyarakat terhadap para mantan narapidana terorisme, termasuk juga para kombatan yang pulang, sangat penting agar mereka tidak lagi jatuh dalam aksi dan tindakan serupa.
Walaupun prosentasenya masih sangat kecil, menurut Suhardi, potensi mereka yang sudah terpapar paham radikal untuk kembali dalam jaringan dan aksi kekerasan tidak perlu diremehkan. Beberapa contoh di di Indonesia telah terjadi beberapa kejadian aksi yang dilakukan oleh eks narapidana terorisme.