JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengapresiasi peran BUMN dalam mendorong pemberdayaan pembudidaya ikan melalui implementasi program CSR dan Program Kemitraan (PK).
Hal ini, akan memicu penguatan kapasitas usaha pembudidaya ikan dan sudah barang tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan hal tersebut, Rabu (14/2/2018), dalam keterangan persnya kepada Independensi.com. Slamet menambahkan, pemerintah mengakui adanya keterbataaan anggaran untuk menjangkau pemberdayaan terhadap seluruh pembudidaya ikan yang ada di Indonesia.
Oleh karenanya, pihaknya terus memfasilitasi keterlibatan pihak lain khususnya BUMN dalam memberikan kontribusi yang sama.
“Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (RTP) di Indonesia lebih dari 1,5 juta RTP, tidak mungkin Pemerintah berjalan sendiri dalam melakukan pemberdayaan. Perlu keterlibatan pihak lain seperti BUMN melalui pola pemberdayaan berbasis kemitraan semisal CSR dan sejenisnya,” ungkap Slamet.
Slamet menegaskan, KKP akan terus fasilitasi agar konsep seperti ini menjadi model dalam mempercepat pengembangan usaha perikanan budidaya di berbagai daerah.
“Subsektor perikanan budidaya ini sangat strategis. Dari sisi bisnis, profitable, dan banyak melibatkan masyarakat, namun aksesibilitas infrastruktur yang masih terbatas. Untuk itu, kami akan terus dorong peran BUMN atau swasta untuk terlibat membangun subsektor ini,” jelas Slamet.
Sebelumnya, tahun 2017 Pemerintah mendorong pemberdayaan masyarakat petambak melalui program perhutanan sosial di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Program yang melibatkan lintas kementerian tersebut telah menggandeng BUMN yakni PT. Bank Mandiri melalui dukungan Coorporate Social Responsibility (CSR) guna pembiayaan pengembangan usaha budidaya udang seluas 17,2 hektare (ha).
Selain Bank Mandiri, BUMN lainnya yang mulai fokus menerapkan program ini yakni Pertamina group dan PT. Pelni.
Tahun 2016 melalui CSR PT. Pelni telah mengalokasikan pembiayaan senilai Rp. 480 juta bagi 10 orang di Kabupaten Indramayu. Alokasi dana tersebut antara lain untuk mensupport usaha budidaya bandeng dan gurame.
Sementara di Tahun 2017, PT. Pertamina telah mengalokasikan pembiayaan senilai Rp. 38,55 miliar bagi setidaknya 514 orang pembudidaya ikan bandeng dan udang vaname eks. Plasma PT. Bratasena di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung. Rinciannya per orang sebesar Rp.75 juta untuk lahan seluas 0,5 ha.
Di tahun yang sama, PT. Pelni juga telah mengalokasikan pembiayaan melalui program sejenis dengan total nilai Rp. 4 miliar untuk budidaya ikan bandeng dan udang vaname di Kabupaten Pemalang dan Demak. Rinciannya masing-masing di Pemalang sebanyak 5 orang dan Demak sebanyak 33 orang dengan alokasi per orang Rp. 20 juta – Rp. 50 juta untuk lahan masing-masing seluas 4 ha.
Mustofa salah seorang pembudidaya asal Kabupaten Demak mengatakan sangat terbantu dengan program kemitraan ini. Ia optimis program ini akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami merasa terbantu dengan program ini dan optimis dapat meningkatkan kapasitas dan kesinambungan usaha ke depan”, katanya saat dimintai keterangan.
Untuk tahun 2018, KKP sedang menginisiasi kerjasama dengan PT. Pelni dengan mendorong program kemitraan dengan kelompok pembudidaya di 38 Kab/Kota.
“Saat ini kami dalam tahap verifikasi untuk menentukan jenis komoditas yang akan dikembangkan termasuk besaran nilai pembiayaan yang akan dialokasikan pihak Pelni,” pungkas Slamet.
Sesuai amanat UU no. 19 tahun 2003, BUMN memiliki tanggungjawab untuk turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat untuk tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Sementara itu, untuk outlook tahun 2018, KKP tetap fokus untuk memantapkan program-program prioritas antara lain : revitalisasi kawasan budidaya berkelanjutan melauli rehabilitasi saluran berbasis masyarakat; pengembangan lele bioflok; pengembangan minapadi; pegembangan komoditas unggulan seperti, patin, lele dan komoditas ekspor (udang; rumput laut dan kerapu).