Peresmian Unit Pembenihan Rakyat (UPR) ikan lele di kampung Makwam, Distrik Masni, Manokwari. Kamis (15/2/2018). (Humas Direktorat Jenderal Budidaya KKP)

Kampung Bioflok Manokwari, KKP Prioritaskan Dukungan Ekonomi

Loading

MANOKWARI (Independensi.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan konsisten untuk mendorong perekonomian masyarakat di Propinsi Papua Barat dengan mengenalkan kegiatan usaha di bidang perikanan budidaya.

Tahun 2018, KKP akan memprioritaskan dukungan yang langsung menyentuh ekonomi masyarakat antara lain : dukungan usaha budidaya lele bioflok, pengembangan UPR, dukungan induk dan benih, sarana dan prasarana produksi budidaya dan pakan ikan mandiri.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan hal tersebut seusai meresmikan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) ikan lele di kampung Makwam, Distrik Masni, Manokwari. Kamis (15/2/2018), dalam keterangan persnya diterima Independensi.com, Jumat (16/2/2018).

Disela-sela mendampingi kunjungan kerja komisi IV DPR RI di Manokwari, Slamet juga menyempatkan meninjau secara langsung bantuan budidaya lele bioflok tahun 2017 di distrik Prafi. Slamet mengapresiasi keberhasilan budidaya lele bioflok yang dikelola masyarakat yakni Pokdakan Sumber Rejeki.

Ditemui di lokasi, Ketua Pokdakan Sumber Rejeki, Sunarto mengatakan bahwa usaha lele bioflok yang dikenalkan KKP tahun 2017 merupakan pertama kalinya di Papua. Ia optimis usaha ini sangat prospektif mengingat permintaan ikan lele terus meningkat dengan harga yang bagus. Ia menyebut saat ini harga ikan lele berada pada kisaran harga Rp. 35.000- Rp. 40.000 per kg.

“Seminggu lagi kami akan panen perdana dengan perkiraan hasil produksi minimal 1,5 ton untuk 6 kolam. Kami harapkan nanti pasar bisa terpenuhi. Saat ini permintaan pembeli yang sering datang ke sini mencapai 270 kg per minggu. Ini memacu kita untuk terus naikan produksi”, ungkapnya.

Disamping itu menurut Sunarto, masyarakat Manokwari sangat beragam yang hampir 50% merupakan masyarakat transmigran sejak tahun 1979 dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini memiliki keunikan tersendiri terkait dengan pilihan jenis ikan.

“Kalau orang Sumatera cenderung suka ikan Nila, Sementara orang Jawa lebih suka ikan lele. Kondisi ini menguntungkan pasar karena punya segmen sendiri sendiri-sendiri”, pungkasnya.

Bangun Model Kampung Bioflok
Menindaklanjuti keberhasilan lele bioflok di distrik Prafi, Slamet mengatakan KKP akan mendorong pengembangan budidaya lele berbasis kawasan. Untuk itu, menurutnya, KKP akan menginisiasi konsep ini di Kabupaten Manokwari yakni dengan membangun model “Kampung Bioflok”.

Slamet optimis model pengembangan seperti ini sangat pas di kembangkan di Manokwari. Potensi yang besar, dan kesukaan masyarakat terhadap ikan tawar menjadi alasan tepat untuk bangun model ini. Model ini juga diharapkan akan menjadi faktor pengungkit ekonomi masyarakat dan tentunya sangat penting dalam menyokong ketahanan pangan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan, dimana saat ini tingkat konsumsi ikan masyarakat Papua Barat mencapai 46 kg per kapita/tahun.

“Tahap awal akan kita bangun kampung bioflok ini di distrik Prafi yakni di SP4 (Satuan Pemukiman 4) dan diharapkan menjadi embrio bagi model sejenis di kawasan lain”, jelas Slamet.

Menurutnya mengembangkan model ini akan mempercepat perkembangan budidaya. Jadi nanti pembeli akan lebih mudah mendapatkan hasil produksi secara kontinyu dan sesuai kebutuhan.

“Intinya kampung bioflok akan menjadi satu kawasan yang terintegrasi dan diharapkan nantinya akan memicu pergerakan ekonomi lokal. Apalagi dengan pengenalan lele bioflok turut mendongkrak citra ikan lele dan mulai disukai masyarakat,” pungkasnya.

Di sisi lain, untuk mendukung realisasi kampung bioflok di Manokwari ini, KKP melakukan upaya yakni memberikan dukungan usaha masing-masing di tahun 2017 yaitu: dukungan usaha lele bioflok sebanyak 2 unit ; pembangunan UPR dan penyediaan induk unggul. Sementara di tahun 2018 yakni dukungan usaha lele bioflok sebanyak 3 unit; penyediaan induk dan benih; dukungan pakan mandiri sebanyak 1 paket. Disamping melakukan pendampingan teknologi dengan menerjunkan langsung tenaga ahli dari BBPBAT Sukabumi.

“Faktor paling penting khan ketersediaan benih bermutu dan murah. Oleh karenanya Kita akan mulai tata sistem logistik benihnya. Induk kita suplai dari UPT/UPTD untuk mencukupi kebutuhan benih pada unit pembenihan rakyat (UPR) yang ada di Manokwari. Dengan demikian pembudidaya akan lebih mudah mengakses benih berkualitas secara mudah. Begitupun dengan pakan, kita akan support melalui pakan mandiri dalam satu kawasan ini,” jelas Slamet.

Sebagaimana diketahui, Tahun 2017, KKP telah mengalokasikan dukungan untuk pembangunan UPR termasuk dukungan induk lele kepada kelompok pembenih Mintawan Jaya. Untuk tahap awal UPR tersebut saat ini telah mampu memproduksi benih sebanyak 300.000 ekor dan diproyeksikan akan bisa memproduksi benih dengan kapasitas 2.000.000-3.000.000 ekor per tahun sesuai kebutuhan pasar.

Harno, ketua UPR Mintawan Jaya mengaku bahwa permintaan benih saat mulai meningkat seiring mulai menggeliatnya usaha budidaya lele di Manokwari. Bahkan permintaan benih tidak hanya datang dari Manokwari saja, namun dari daerah lain seperti Sorong. Ia juga membeberkan akhir tahun lalu dengan harga benih Rp. 400 per ekor, dirinya mampu meraup pendapatan minimal Rp. 120 juta hanya dalam hitungan 5 bulan.

Sementara itu, wakil komisi IV DPR RI Michael Watimena, mengapresiasi upaya KKP untuk membangun perikanan budidaya di berbagai daerah. Namun pihaknya menginginkan adanya dukungan lebih besar di Manokwari. Disisi lain, ia meminta KKP, dalam hal ini Ditjen Perikanan Budidaya untuk mendorong budidaya yang fokus pada upaya konservasi keragaman jenis ikan endemik lokal di Papua Barat.

“Papua memiliki keragaman jenis ikan lokal yang cukup banyak, sehingga KKP perlu mendorong upaya konservasi dengan mengembangkan teknologi budidaya,” ujarnya saat melakukan Kunker bersama rombongan komisi IV di BBIS Masni, Manokwari, Kamis.

Menanggapi hal tersebut KKP menyatakan bahwa dukungan program prioriras perikanan budidaya di Kabupaten Manokwari telah dilakukan sejak 2017 dan akan terud didorong pada tahun ini. (eff)