JAKARTA (IndependensI.com) —Pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bertujuan mempercepat pemerataan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan kualitas hidup, mendorong pergerakan ekonomi daerah, mengurangi biaya logistik dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
“Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Presiden Jokowi.
Dalam tiga tahun terakhir, berbagai infrastruktur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berkontribusi pada berbagai capaian Pemerintah. Diantaranya peningkatan daya saing global Indonesia dari peringkat 41 (2016-2017) menjadi peringkat 36 (2017-2018). Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dimana saat ini pada posisi 0,393, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414.
“Infrastruktur yang kita bangun bukan hanya infrastruktur untuk pembangunan ekonomi tetapi juga infrastruktur yang berkeadilan,” tegas Presiden Jokowi.
Salah satu upaya mendorong pergerakan ekonomi daerah, Pemerintah meningkatkan belanja anggaran untuk pembangunan infrastruktur di desa melalui program padat karya tunai.
Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar program pemanfaatan dana desa ditambah dengan program kementerian yang dikucurkan ke daerah atau desa seperti di Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan lainnya dilakukan dengan model padat karya sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya di desa.
“Dengan padat karya tunai ini peredaran uang di desa, di daerah semakin meningkat. Tetapi yang paling penting adalah membuka lapangan pekerjaan yang kita targetkan satu desa paling tidak 100-150 orang dan karena ini dibayar cash nantinya konsumsi, daya beli masyarakat meningkat,” kata Presiden Jokowi. (*)