JAKARTA (IndependensI.com) – Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe membantah terlibat dalam skandal penjualan lahan milik negara. Meski belum terbukti, skandal itu menyeret popularitas Abe ke bawah.
Abe menegaskan bahwa dia tidak pernah memerintahkan birokrat mana pun untuk mengubah dokumen terkait penjualan lahan yang kontroversial.
“Saya tidak pernah memerintahkan perubahan,” kata Abe seperti dikutip kantor berita AFP, Senin (19/3/2018).
Skandal yang dimaksud adalah penjualan lahan milik negara ke pengelola sekolah nasionalis pada 2016. Pihak sekolah itu mengaku punya hubungan dengan Abe dan istrinya, Akie.
Penjualan itu dicuigai karena harganya jauh di bawah harga pasar. Muncul dugaan bahwa hubungan pengelola sekolah dengan pejabat papan atas Jepang membantu memuluskan penjualan lahan tersebut.
Skandal ini pertama kali mencuat awal tahun lalu. Setelah sempat menghilang, kasus ini ramai lagi menyusul terungkapnya informasi bahwa dokumen termis terkait penjualan lahan sudah diubah.
Dokumen asli dan dokumen yang sudah ditukangi diungkap oleh anggota legislatif dari kubu oposisi. Beredar juga adanya surat referensi dari Abe, Akie, dan Menteri Keuangan Taro Aso.
Aso menolak disalahkan. Dia mengatakan perubahan itu dilakukan oleh “beberapa orang karyawan” di kementeriannya.
Abe berulang kali menyampaikan permintaan maaf dengan mengatakan “merasa” bertanggung jawab atas skandal yang sudah “menggoyahkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah”.
Meski belum terbukti kebenarannya, skandal ini menghantam popularitas Abe. Jajak pendapat terbaru yang dilakukan Asahi Shimbun memperlihatkan bahwa dukungan rakyat terhadapnya tinggal 31 persen, anjlok 13 persen dibanding bulan sebelumnya.
Jajak pendapat lain menyiratkan bahwa untuk pertama kalinya sejak sebelum pemilu Oktober 2017, lebih banyak orang yang tidak setuju dengan kinerja kabinet dibanding mereka yang setuju.
Skandal ini juga mengikis peluang Abe menang lagi dalam pemilihan ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) pada September mendatang. Jika menang, Abe bisa menjadi perdana menteri Jepang dengan masa jabatan paling lama.
Abe bersikeras bahwa, bahkan sebelum adanya perubahan, semua dokumen yang ditemukan memperlihatkan dia tidak terlibat.
“Jika kita melihat dokumen sebeum adanya perubahan, jelas bahwa tidak ada bukti bahwa saya atau istri saya terlibat dalam penjualan lahan milik negara atau menyetujui sekolah itu,” kata Abe.