BEKASI (IndependensI.com)- Debat dua pasang calon Wali Kota Bekasi, berlangsung ‘panas’. Dekat dilakasanakan KPU Kota Bekasi di Hotel Santika, Kamis (3/5/2018).
Dalam debat kedua kali ini, calon Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyesalkan ucapan yang disampaikan lawan politiknya, Nur Supriyanto. Dia tetap berkeyakinan bahwa Nur menyerangnya secara pribadi dengan mengaitkan molornya pengoperasian Trans Patriot ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau mau berantem, adu arugmentasi. Itu sudah tendensius (laporan ke KPK dan BPK), makanya sudah saya sampaikan tadi bahwa Wali Kota ini sebagai pejabat politik, bukan pengguna anggaran,” kata Rahmat usai debat publik Pilkada Kota Bekasi kepada wartawan.
Diungkapkan, ucapannya tersebut bukan berarti ingin menghindar dari tangung jawab. Dia menilai, ada tahapan di setiap pengguna anggaran dalam hal ini kepala dinas sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan. “Jadi jangan sedikit-sedikit KPK dan BPK, kalau kita benar tidak mungkin KPK masuk,” ujarnya.
Rahmat mengatakan, debat ini seharusnya digunakan sebagai ajang adu gagasan melalui argumentasi, bukan mengoreksi kinerja pejabat sebelumnya. Bila ingin mengoreksi kinerja pejabat sebelumnya, hal itu sudah ada dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi di DPRD hingga ke Kementerian Dalam Negeri.
“Sekarang ini harusnya mengargumentasikan lima tahun Kota Bekasi ke depan berkenaan dengan sejumlah persoalan, baik dalam kecerdasaan maupun konsistensi kepemimpinan,” katanya.
Sementara Nur, membantah pihaknya menyerang Rahmat secara pribadi. Dia menilai, ucapannya tersebut menggambarkan seorang pemimpin dalam memberikan pelayanan ke masyarakat melalui pengadaan Trans Patriot, namun kini mangkrak.
“Namanya pemimpin itu pastinya bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Namun dia (Rahmat) melepas bahwa bukan pemegang kebijakan anggaran, karena yang belanja anak buahnya dengan mengaitkan kebijakan itu diambil bersama Bapak Ahmad Syaikhu (Wakil Wali Kota Bekasi),” katanya.
Nur menilai, perencanaan pemerintah daerah kepimpinan Rahmat Effendi pada 2017 lalu dianggap terlalu memaksakan kehendak. Akibatnya bus yang dibeli miliaran rupiah ini gagal beroperasi sampai saat ini karena perencanaan yang tidak matang. Bahkan Nur menyinggung BPK dan KPK agar turut memeriksa pengadaan bus Trans Patriot yang molor beroperasi ini.
“Ini harusnya BPK dan KPK melihatnya. Ada satu anggaran yang sudah dipakai belanja, tapi tidak digunakan,” kata Nur.
Dia juga meragukan Trans Patriot bisa beroperasi pada 2018, karena di tahun ini tidak ada alokasi anggaran untuk pengoperasian transportasi massal tersebut. Sementara anggaran untuk 2019 akan dibahas, sebelum pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang baru. “Kesimpulannya bus Trans Patriot mangkrak tiga tahun,” ujar Nur.
Sebelumnya, Pemkot Bekasi saat wali kota dijabat Rahmat Effendi, mengadkan Trans Patriot. Tujuannya untk angkutan massal memudahkan transportasi masyarakat dan mengurangi kemacetan. Namun hingga saat ini, pengoperasian bus itu, masih terkendala. (jonder sihotang)
This really answered my problem, thank you!