CIREBON (IndependensI.com) – Pembangunan Infrastruktur menjadi prioritas utama dalam program kerja (NAWACITA) Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) bukan untuk gagah-gagahan melainkan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, disamping juga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan antara Indonesia bagian barat, tengah dan timur, serta peningkatan kemampuan bersaing dengan negara lain..
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono Menyampaikan hal tersebut dihadapan ratusan mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) di Cirebon, Minggu 20 Mei 2018.
Menurut Basuki, kurun waktu 2014-2018 ini, merupakan periode bagi kabinet kerja untuk fokus pada pembangunan infrastruktur. Sedangkan tahun kelima atau 2018 hingga 2019, akan menfokuskan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing secara global, setelah pembangunan infrastruktur terselesaikan.
Menteri Basuki menyadari, kesenjangan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur.
“Untuk Pulau Jawa dan Madura, pembangunannya sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Sementara Indonesia timur seperti Papua, baru dalam pemerintahan Jokowi -Jk mulai digiatkan. Kita bangun jalan trans Papua, tujuannya agar kawasan pegunungan tengah, Puncak Jaya, Wamena, itu bisa tersentuh,” ujar Basuki.
Menteri Basuki meambhakan, Kementerian PUPR memiliki tugas untuk membangun jalan nasional, utamanya di daerah-daerah yang selama ini terisolasi seperti Trans Papua, Trans Kalimantan, Trans Sumatera, Trans Sulawesi hinga smapai daerah –daerah perbatasan.
Selain itu, lanjut Menteri basuki pembangunan Indonesia dari wilayah pinggiran juga telah dilaksanakan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), baik di pulau Kalimantan, Papua dan perbatasan dengan negara Timor Leste. “Ini sesuai dengan Program NAWACITA Pemerinthan Jokowi -JK, membangun secara Indonesia sentris,” urai Basuki.
Untuk mewujudkan ketahanan pangan tambah Basuki, pembangunan bendungan dan waduk, untuk irigasiterus dilakukan. “Dengan pembangunan ketahanan air, diharapkan produktifitas pertanian meningkat. Contohnya pembangunan waduk Jatigede di Jawa Barat. Ketika waduk Jatigede sudah beroperasi optimal, yang biasanya panen hanya setahun sekali, maka saat ini bisa meningkat menjadi 2 kali dalam setahun,” lanjut Basuki.
Menteri Basuki mengungkapkan, Kementerian PUPR juga telah membangun sebanyak 356 buah jembatan diberbagai wilayah di Indonesia dengan total panjang 22.809 meter. Tahun 2018, pembangunan jembatan sebanyak 174 buah dengan total panjang 13.639 meter.
Selain jembatan juga dibangun flyover dan underpass, yang tujuan utamanya untuk mengurai kemacetan di kawasan perkotaan. Tahun 2015-2017 telah dibangun 40 underpas/flyover dengan total panjang 11.325 meter. Tahun 2018 akan dibangun 18 buah underpas/flyover dengan total panjang 2.691 meter.
“Presiden Jokowi memerintahkan untuk membangun jembatan gantung dengan sebutan jembatan ‘indiana jones’, karena mendapat masukan dari masyaarakat melalui media social, TV, Koran yang memberitkan banyak anak sekolah terutama SD dan SMP yang pergi ke sekolahannya harus berjuang menyebrangi sungai bahkan kadangkala harus berjuang melawan derasnya arus sungai yang sangat membahayakan bagi keselamatan mereka, Ini pasti kita datangi. kita bangun jembatan gantung disana,” tegas Basuki.
Khusus pembangunan jalan tol kalau sampai Akhir 2014, kita baru punya 870 km jalan tol Menurut Basuki, untuk periode 2014 hingga awal 2018 ini, jumlah panjang jalan tol di Indonesia sudah bertambah signifikan. “. Nanti di akhir 2019, kita akan punya jalan tol sepanjang 1.852 km’ urai Basuki.
Melalui jalan tol tersebut, konektifitas antar wilayah menjadi lebih baik dan efisien, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Peningkatan yang signifikan ini sekaligus menandakan bahwa konektifitas yang selama ini menjadi masalah, mulai terpecahkan. Selama ini kan kita sudah lihat kemacetannya, ini adalah cermin kalau kita terlambat membangun infrastrukturnya. Dengan bertambahnya jalan tol ini, maka sedikit demi sedikit akan terselesaikan,” tambah Basuki.
Untuk memenuhi Kebutuhan Perumaha, Menteri Basuki mengungkapkan bahwa program pembangunan satu juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Jokowi – Jk , merupakan jawaban dari permasalahan backlog kebutuhan perumahan yang selama ini jumlahnya mencapai belasan juta rumah. “Program satu juta rumah, kita punya backlog, PNS, MBR, kita buatkan satu juta rumah. Sebelumnya setahun kita hanya mampu bangun 250 ribu rumah. Backlog hingga 11 juta rumah ini yang harus kita tangani,” pungkasnya.