IndependensI.com – Meningkatnya radikalisme dan terorisme menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Para calon pemimpin daerah juga dituntut mengamankan wilayahnya dari tindakan-tindakan radikalisme dan terorisme yang menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara.
Komitmen melawan dan memberantas radikalisme dan terorisme harus menjadi agenda penting bagi calon gubernur yang akan berkompetisi pada Pilkada 27 Juni 2018. Bibit-bibit radikalisme dan terorisme harus sedapat mungkin dikikis sejak dini sehingga perdamaian dan ketertiban umum menjadi prioritas kebijakan bagi para pemimpin di daerah.
Menarik menyimak strategi yang ditempuh oleh calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berupaya melakukan pendekatan preventif dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi-aksi terorisme di Jawa Tengah. Pemerintah daerah perlu proaktif mengendalikan penyebaran faham, ajaran, atau pesan-pesan bernada radikal di media sosial. Bagaimanapun seiring perkembangan teknologi informasi maka perekrutan pada calon teroris dilakukan melalui media sosial.
Ganjar Pranowo melontarkan wacana kemungkinan akun-akun penyebar radikalisme diblokir karena menjadi lahan subur perekrutan para teroris. Ia pun selalu menitip pertanyaan ke anak buahnya yang berkoordinasi dengan Kominfo mengenai pemblokiran akun. “Itu saya titipkan pertanyaan kepada para staf yang akan mengikuti pelatihan di Kementerian Komunikasi dan Informasi, mungkin enggak kita diberi akses, dilatih, dan diberi peralatan agar bisa dan boleh memblokir akun-akun begitu?,” kata Ganjar beberapa waktu lalu.
Di Indonesia, intoleransi dan radikalisme telah menyusup ke institusi pemerintah maupun di perguruan tinggi negeri dan swasta. Ganjar mengusulkan tindakan tegas pada institusi pendidikan yang tersusupi paham radikalisme dan terorisme diambil tindakan yang tegas. “Bisa enggak misalnya dosen, dekan, atau rektornya dicopot bila terbukti ada indikasi mereka terlibat?” kata Ganjar secara tegas.
Sebagai seorang gubernur ia secara proaktif menjalin kerjasama dengan pihak Kodam, Polda, Kejaksaan Tinggi, para ulama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pembinaan supaya masyarakat terutama generasi muda tidak terpapar paham radikalisme dan terorisme. Fokusnya antara lain diarahkan pada kepentingan kehidupan mereka sebagai manusia, keluarga, maupun warga masyarakat.
Pendekatan yang dilakukan dimulai sejak lingkungan terkecil yakni keluarga. Selanjutkan sosialisasi dilakukan melalui Pos Yandu, PKK. Di tingkat masyarakat ia mengaku telah meminta agar kepala daerah dan pemerintahan hingga camat untuk mengaktifkan kembali ronda. Sisitem ini diyakini dapat menjadi sarana komunikasi dan merekatkan mayarakat sehingga bisa saling menjaga.
Institusi pendidikan juga memegang peran penting dalam membentuk karakter manusia sejak dini. Sebagai pemimpin di Jawa Tengah, pihaknya lebih fokus pada upaya-upaya preventif, seperti melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak-anak. “Jawa tengah memiliki strategi dan komitmen yang jelas dalam melawan radikalisme dan terorisme. Kami gerakkan tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan kami dorong guru-guru untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, karena pendidikan bisa mengubah ideologi,” kata Ganjar.