IndependensI.com – Pertama-tama kita berduka yang mendalam atas tragedi yang menimpa saudara-saudara kita yang masih dicari, yang wafat serta rasa simpati kepada yang selamat dalam peristiwa tengggelamnya KM Sinar Bangun, Senin, 18 Juni 2018 di Perairan Danau Toba dalam pelayaran dari Simanindo, Samosir ke Tigaras, Simalungun.
Kita juga berdoa, agar sanak saudara yang ditinggal atau yang terkena musibah itu diberi penghiburan dan kekuatan dari Tuhan-Allah Yang Maha Pengasih sehingga dengan kuat dan berdoa, “kehendak Tuhan-lah yang jadi”.
Kepada para petugas dan masyarakat yang sedang mencari yang masih belum ditemukan, kita ucapkan selamat bekerja, demikian juga kesungguhan Pemerintah dalam upaya menemukan para korban, sehingga harus turun tangan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Jarang-jarang para petinggi negara seperti itu turun ke lapangan, mungkin mengingat jumlah korban, kehadiran mereka tersebut sekaligus mengoreksi perlakuan pemerintah selama ini terhadap pelayanan masyarakat di sekitar Danau Toba serta rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan aturan dan peraturan oleh aparatur pemerintah sendiri.
Dengan kehadiran Panglima, Kapolri serta Menhub tersebut semoga digunakan untuk perbaikan sistem dan mekanisme penyelengaraan Pemerintahan secara menyeluruh, sebab sejak Indonesia merdeka, Samosir itu sudah empat kali pemekaran, akibatnya selalu tertinggal.
Mungkin Panglima TNI, Kapolri dan Menhub sudah sadar bahwa Samosir itu adalah pemekaran dari Tapanuli, Tapanuli Utara, Tobasa dan sekarang Kabupaten Samosir sehingga selalu tertinggal baik dalam pelayanan maupun sarana dan prasarana. Dulu urusan surat-surat harus ke Sibolga, Tarutung dan Balige. Pengadilan Negeri sampai sekarang masih ke Balige.
Hanya untuk urusan daftar mendaftar tentang perkapalan dan kenakhodaan harus ke Medan, betapa besar dana dan tenaga serta waktu yang hilang ditambah lagi dengan Semua Urusan Makai Wang Tunai (Sumut) padahal mungkin ratusan kapal di Danau Toba.
Harus disadari betapa besar jasa para pengusaha dan pegiat transport di Danau Toba selama ini, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah, dengan kata lain jangan menyalahkan masyarakat saja.
Dengan tragedi tersebut, Pemerintah sudah mahfum, apa adanya yang berlangsung selama ini mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi ini. Sebenarnya kekurangan dan kelemahan tersebut termasuk tragedi itu bukan kesalahan tiba-tiba dan sekarang, peristiwa yang menyayat hati itu adalah buah dari ketidakbecusan masa lalu. Perjalanan masyarakat dari dan ke Samosir selama ini adalah upaya masyarakat sendiri, termasuk ferry tahun 1980-an Tao Toba I dan Tao Toba II adalah prakarsa swasta.
Kapolri dan Menhub juga perlu mengecek apakah ada mobil Derek dan mobil pemadam kebakaran di Samosir, apakah ada kapal cepat yang bisa memberi pertolongan apabila terjadi musibah? Kapan dan saat apa pemeriksaan terhadap kelengkapan kapal, siapa yang bertanggungjawab? Apakah puluhan pelabuhan di Danau Toba ada petugas Syahbandarnya? Atau pelabuhan disamakan dengan terminal bus, karena Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di bawah kewenangan Ditjen Perhubungan Darat?
Oleh karena itu menurut kita adalah benar ucapan Menhub Budi Karya Sumadi bahwa dari tragedi KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba itu menjadi pelajaran sekaligus koreksi menyeluruh bagi Pemerintah.
Kehadiran Pemerintah itu tidak hanya pada saat Pemilu, apalagi partai-partai politik hampir tidak berperan dalam musibah ini. Satu pun anggota DPRD-DPR tidak ada yang buka suara, di mana mereka?
Gebrakan Menko Kemaritiman Dr. Rizal Ramli ketika itu meningkatkan daya saing Danau Toba dan Samosir yang akan dijadikan Monaco Asia, tetapi Pemerintah lalai mempersiapkan diri.
Promosi melalui video animasi pariwisata yang berlebihan beredar melalui WA memancing animo berkunjung ke Danau Toba, yang terjadi sebaliknya promosi yang paling jelek.
Kita juga berharap Panglima TNI, Kapolri dan Menhub benar-benar belajar dari kejadian KM Sinar Bangun, serta bahwa rakyat Indonesia itu tidak hanya yang di kota-kota besar, mumpung masih diberikan amanah untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, jangan setelah purna tugas menyalahkan para penggantinya, pada hal semasa menjabat masih meninggalkan pekerjaan mangkrak. Semoga para pencari jenazah berhasil melaksanakan tugasnya. (Bch)