JAKARTA (IndependensI.com) – Penanggulangan terorisme harus dilakukan secara bersama-sama di seluruh dunia. Tidak ada satu negara pun yang bisa melakukannya sendirian tanpa bantuan negara lain.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Drs Suhardi Alius, MH di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, Jumat (29/6/2018). Suhardi juga mengajak semua anggota PBB meningkatkan peran dan keterlibatan pemuda.
Suhardi datang ke PBB untuk mewakili Indonesia dalam konferensi yang diikuti para kepala badan antiteror. Acara bertema “Strengthening International Cooperation to Combat the Evolving Threat of Terrorism” itu diadakan di kantor pusat PBB pada 28-29 Juni 2018.
“Kami mengajak Negara Anggota PBB termasuk institusi PBB untuk dapat meningkatkan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk menciptakan dunia yang damai dan harmonis,” kata Kepala BNPT dalam surat elektronik yang diterima IndependensI.com, Sabtu (30/6/2018).
BNPT telah mendirikan Pusat Media Damai (PMD) di bawah program kontra-radikalisasi. “Tujuan dari program ini adalah untuk menyebarluaskan kontra-narasi online dan offline dengan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan moderasi, serta mengambil bagian dalam program ketahanan nasional mempromosikan falsafah negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” ucapnya.
Kepala BNPT yang saat itu berbicara pada sesi III dengan mengambil tema ‘Strengthening Global Action to Prevent Violent Extremism, Including by Engaging Youth and Preventing Misuse of New Technologies and the Internet by Terrorists’ ini juga menyampaikan mengenai keberhasilan Indonesia yang telah berhasil mengamenden Undang-Undang (UU) Pemberantasan Terorisme.
“Dimana Undang-Undang tersebut mengedepankan pendekatan berimbang antara pendekatan keras (hard approach) dan dengan pendekatan lunak (soft approach), sehingga termuat aspek-aspek pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.
Lebih lanjut mantan Kapolda Jawa Barat ini juga mengatakan bahwa BNPT saat ini sedang menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Terorisme dengan mengedepankan whole of government and whole of society approach.
“RAN ini bertumpu pada empat pilar, yakni pencegahan, deradikalisasi, penegakan hukum dan penguatan legislasi, dan kemitraan dan kerja sama internasional,” tutur alumni Akpol tahun 1985 ini mengakhiri paparannya.
Selama berada di Markas Besar PBB tersebut, Kepala BNPT juga melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai pejabat PBB diantaranya dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres. Dalam pertemuan tersebut Kepala BNPT menyampaikan beberapa perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam hal masalah penanggulangan terorisme. Diantaranya yang disampaikan adalah mengenai telah diselesaikan dan disahkannya Revisi UU Pemberantasan Terorisme.
“Di undang-undang yang baru itu memiliki bab khusus mengenai pencegahan. Dalam hal ini, aspek pencegahan memfokuskan pada kesiagsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi,” ujar Suhardi kepada Guterres.
Lebih lanjut mantan Kepala Divisi Humas Polri ini menyampaikan bahwa selama ini program BNPT utamanya dalam menjalankan program pendekatan lunak (soft approach) telah dilakukan di desa-desa seperti Lamongan, Jawa Timur dan Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk tidak memarginalkan mantan teroris dan keluarga, termasuk anak-anaknya untuk hidup di masyarakat dalam suasana damai dan tentram.
Sementara itu, Antonio Gutteres sendiri, seperti disampaikan Kepala BNPT, juga menyetujui bahwa ke depannya metode pendekatan lunak atau lazim dikenal sebagai upaya pencegahan akan membuahkan hasil yang lebih baik di masa mendatang.
“Sekjen PBB mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara anggota PBB yang memliki pengalaman yang terbaik diantara negara anggota PBB dalam memajukan pendekatan lunak dalam penanggulangan terorisme,” ujar suami dr Riri Nusrad Kanam ini usai pertemuan tersebut.
Sekjen PBB juga menyambutkan bahwa Indonesia akan memainkan peranan kepemimpinan di kawasan, khususnya di Asia Tenggara untuk mendorong terbentuk rencana aksi kawasan pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan di ASEAN.
“Sekjen PBB tadi mengatakan bahwa fokus utama pada pencegahan merupakan dasar dari rencana aksi nasional tersebut. Dimana kita (Indonesia) akan memainkan peranan khususnya di Asia Tenggara,” tutur Kepala BNPT.
Sekjen PBB juga memuji Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme, terutama sejak terbentuknya BNPT yang memiliki fungsi koordinatif terhadap berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.
“Beliau juga menyampaikan bahwa kehadiran kami di acara KTT tersebut menunjukan komitmen politik tinggi Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme secara bersama oleh masyarakat Internasional,” katanya mengkahiri.
Seperti diketahui, KTT yang mengumpulkan para pimpinan Badan Anti Teror seluruh dunia ini merupakan konferensi pertama yang diselenggarakan PBB. KTT ini bertujuan untuk membangun kemitraan baru dalam kerja sama multilateral guna meningkatkan upaya-upaya penanggulangan terorisme oleh masyarakat internasional. Selain para pejabat pemerintah, peserta Konferensi ini juga berasal dari organisasi-organisasi regional dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Pada KTT kali ini Kepala BNPT didampingi oleh Direktur Regional dan Multilateral BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, SIP, SH, MA serta Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di New York yaitu Duta Besar Dian Triansyah Djani.