foto istimewa

Kemenhub Berharap Meningkatnya Industri Pelayaran Nasional, Tingkatkan Daya Saing di Kancah Dunia

JAKARTA (Independensi.com) – Pertumbuhan pelayaran nasional sedang berkembang pesat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan pun berharap tren pertumbuhan kapal dapat terus meningkat dan juga peningkatan daya saing pelayaran di kancah dunia.

“Saat ini pelayaran nasional tengah berupaya menjadi tuan rumah di negara sendiri. Pemerintah berharap tren pertumbuhan kapal niaga nasional dapat terus berlanjut diiringi dengan peningkatan daya saing industri pelayaran nasional di kancah dunia,” ungkap Sekretaris Jenderal (Sesjen) Djoko Sasono saat memberi sambutan Rapat Kerja Nasional Indonesia National Shipowner Association (INSA), Kamis (02/08/2018).

Sesjen Djoko menjelaskan sejak diterapkannya Asas Cabotoge, industri pelayaran nasional mengalami pertumbuhan cukup signifikan seperti pertumbuhan jumlah armada kapal niaga nasional yang berkembang pesat.

“Armada kapal nasional melonjak dari 6.041 unit pada 2005 menjadi 24.046 unit pada 2016 yang terdiri dari armada angkutan laut pelayaran dan angkutan laut khusus. Total kapasitas angkut punt meningkat, dari 5,57 juta GT pada 2005 menjadi 38,5 juta GT pada 2016,” jelas Sesjen Djoko.

Lebih lanjut Sesjen Djoko menjelaskan pentingnya asas cabotage. Pertumbuhan jumlah perusahaan pelayaran nasional juga terus meningkat. Sehingga kebijakan asas cabotage harus terus dikedepankan.

“Asas cabotage perlu kita jaga dan diperkuat di Indonesia. Setiap kebijakan yang dikeluarkan di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan transportasi laut harus mengedepankan kebijakan asas cabotage, imbuh Sesjen Djoko.

Sesjen Djoko menuturkan bahwa hal ini dilakukan untuk menunjang Indonesia sebagai negara poros maritim. Sesjen Djoko juga menyebut bahwa ini adalah suatu nilai universal dan untuk menunjukkan suatu negara berdaulat di wilayah yurisdiksi.

“Cabotage itu suatu nilai universal, untuk menunjukkan suatu negara yang berdaulat di wilayah yurisdiksi-nya. Jadi kita mengatur segala sesuatu dalam wilayah yurisdiksi kita. Memang ada perlakuan tertentu yang kita berikan, tapi buktinya kita juga masih memberikan ijin kepada perusahaan asing yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang khususnya yang mendukung kegiatan offshore,” tutur Sesjen Djoko.

Sesjen Djoko juga mengungkapkan berbagai hal telah dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia seperti kapal niaga nasional juga telah menjadi infrastruktur maritim serta program pemerintah Tol Laut yang mampu meningkatkan konektivitas antar pulau.

“Kapal niaga nasional menjadi infrastruktur yaitu jembatan yang menghubungkan wilayah kepulauan di Indonesia agar aktivitas berjalan efektif dan efisien. Adapula program Tol Laut yang mampu meningkatkan konektivitas antar pulau serta mengurangi disparitas harga antar wilayah bagian barat dan timur,” pungkas Sesjen Djoko.

Turut hadir dalam acara Rapat Kerja Nasional INSA adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Sugiharjo, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Djunaedi, dan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.