PEKANBARU (IndependensI.com) – Pemimpin Redaksi Harian Berantas Toro Laia melaporkan dua orang pengacara, Wirya Nata Atmaja dan Asep Ruhiat SH, MH yang mengaku Kuasa Hukum Bupati Kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin, ke Polda Riau, Jumat (21/0/2018).
Laporan dugaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini disampaikan Pemimpin Redaksi Harianberantas.co.id, Toro Laia, didampingi kuasa hukumnya, Yunaldi Zega SH, dan sejumlah Wartawan.
Kami melaporkan kedua pengacara, Wirya Nata Atmaja dan Asep Ruhiat SH, MH itu ke Polisi, dimana mereka menyebarkan berita bohong melalui berita media online antarariaucom. riauberdaulat.com, pantauriau.com, liputanoke.com, riaupotenza com, riau24.com. Kedua pengacara tersebut mengatakan, klien kami Toro, telah memobilisasi massa dengan tujuan untuk mengintimidasi saksi-saksi pelapor atau Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.
Kemudian, kedua kuasa hukum Bupati, Amril Mukminin itu, juga menuduh persatuan Solidaritas Pers ada mengejar saksi-saksi pelapor. Diteruskan lagi pernyataan (Wirya Nata Atmaja, Asep Ruhiat) yang mengatakan aparat penegak hukum segera menahan terdakwa Toro.
Pernyataan Wirya Nata Atmaja dan Asep Ruhiat selaku pengacara itu dinilai terlampau maju. Padahal pelanggaran undang-undang ITE yang dituduhkan kepada Redaksi Media Harian Berantas ini, tidak tepat dan penuh rekayasa, contohnya saja bukti surat pemberitahuan ke Dewan Pers dari pengacara Asep Ruhiat dkknya pada tahun 2017 lalu yang mengatakan media harianberantas.co.id tidak berbadan hukum, tidak terdaftar pada organisasi Wartawan yang ada.
Surat yang masih kita duga fitnah yang sengaja diciptakan Asep Ruhiat dan kawan-kawannya, juga salah satu bukti kuat yang dijadikan penyidik Polda Riau dan Jaksa dalam berkas perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru” ujar Yunaldi Zega.
Lebih tegas Yunaldi SH, menghimbau Wirya Nata Atmaja dan Asep Ruhiat, agar bertobat memberikan pernyataan bohong ke publik dalam perkara yang sengaja dituduhkan kepada klien kami Toro akibat pemberitaan media Pers terkait peristiwa kasus dugaan dana Bansos/Hibah yang sebesar Rp272 miliar itu di Kabupaten Bengkalis.
“Kita dari kuasa hukum pak Toro ini, menghimbau kepada kuasa hukum Bupati, Amril (pelapor) itu, segera sadar diri dan bertobat memberikan pernyataan yang tidak benar. Apalagi dalam perkara yang dituduhkan ke klien kami, bukan mereka lagi pengacaranya” tegas Yunaldi SH mengingatkan.
“Pernyataan berita yang tidak benar atau bohong ini menjadi teror kepada klien kami dan jauh menurun kepercayaan publik di media Pers Harianberantas.co.id,” katanya. Laporan ini tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: STPL/468/IX/2018/SPKT/RIAU Tanggal 21 September 2018.
Pasal yang disangkakan kepada pengacara Wirya Nata Atmaja dan Asep Ruhiat SH,MH itu, Pasal tindak pidana ITE Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 3 juncto Pasal 45 Ayat 3 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE.
Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo, melalui Kasubdit Krimsus Polda Riau, AKBP Ginting, kepada wartawan di kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kamis (21/9/2018) mengatakan, nanti laporan dari pak Toro ini, kami periksa dulu termasuk meminta keterangan saksi-saksi yang tertuang dalam laporan.
Sementara itu, pembina Toro dari media harianberantas.co.id, Kombes Nurmin melalui rilis WhatssApp, kepada Wartawan, Sabtu (22/09/2018) meminta Pemred Harian Berantas, Toro Laia, yang disangkakan hingga didakwa melanggar undang-undang ITE akibat berita kasus korupsi luar biasa di Kabupaten Bengkalis, tetap tabah dan sabar.
“Saya baru mendengar masalah adek Toro itu di sana. Saya berharap, dia tetap tegar dan sabar menghadapi itu. Mengenai masalah yang sudah dilaporkannya ke Polda, Jumat (21/09/2018) kemaren, itu sudah tupoksi penyidik berikutnya” kata Nurmin.
Wirya Nata Atmaja yang mengaku dari kuasa hukum Bupati, Amril Mukminin, hingga saat ini bersangkutan belum bisa dikonfirmasi. Demikian pula Asep Ruhiat SH, MH, hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi.
Asep Ruhiat SH MH bersama rekannya Iwandi SH,MH dan Patar Pangasian juga telah terseret dalam pelaporan Toro ke Ditreskrimum Polda Riau terkait kasus dugaan “Penghinaan” yang tersebut dalam surat mereka Nomor: 019/PPR/LF.DP/IV/2017 ke Dewan Pers pada tanggal 26 April 2017 menyebutkan media harianberantas.co.id tidak berbadan hukum, tidak terdaftar di organisasi wartawan yang ada termasuk di Dewan Pers, serta menolak mediasi di Dewan Pers terkait berita yang dimuat media harianberantas.
Ketiga pengacara atau terlapor itu mengatakan dalam surat, bahwa mereka tetap pada laporan yang disampaikan ke Polda Riau. Laporan ini Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik ini juga tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: STPL/465/ IX/2018/SPKT/RIAU Tanggal 21 September 2018.
Pasal yang disangkakan kepada pengacara Iwandi SH,MH, Patar Pangasian SH dan Asep Ruhiat SH,MH itu yakn pasal tindak pidana Pencemaran nama baik atau fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 juncto Pasal 311 KUH Pidana.
Sementara itu, penghinaan dimuka umum yang diduga dilakukan Andi Sakai yang merupakan Calon Anggota DPRD Bengkalis tahun 2019 mendatang saat buat aksi/demo tandingan di PN Pekanbaru, Kamis (20/09) lalu, bakal dilaporkan Toro ke Polisi termasuk ke KPU dan Banwaslu.
Dimana aksi tandingan yang dilakukan kelompok pendukung Bupati Bengkalis Amril Mukminin itu di PN Pekanbaru, juga terindikasi di mobilisasi sebagaimana bukti amplop bagi-bagi uang (upah) yang diterima beberapa orang pengunjuk rasa disertai keterangan sebagian pendemo itu kepada Wartawan di Mess Pemda Bengkalis di Pekanbaru-Riau.
Demikian juga oknum saksi Bupati, Amril Mukminin yang diduga ikut terlibat mempermainkan kasus dugaan rekayasa perkara sehingga Pemimpin Redaksi Harian Berantas itu diproses oleh hukum, juga bakal dilapor oleh kuasa hukum terdakwa, Toro ke Polisi dan ke lembaga berwenang lainnya.
Karena sesuai bukti yang ada, kasus yang menimpa Toro tersebut dinilai sebuah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Riau, Kejati Riau semakin menurun dalam penegakkan hukum di Provinsi Riau, karena terindikasi memihak dalam suatu perkara yang terjadi. (Tim)