JAKARTA (IndependensI.com) – Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah mengingat perannya yang strategis sebagai pendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Menempatkan infrastruktur sebagai prioritas kebijakan pembangunan nasional merupakan pilihan yang logis untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan. Saat ini daya saing Indonesia dalam konteks global, berada pada peringkat 36. Sedangkan daya saing infrastruktur yang merupakan salah satu indikator daya saing bangsa, berada pada urutan ke 52.
Untuk membangun infrastruktur yang demikian besar dan berkualitas tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas . Hal ini ditegaskan kembali oleh Presiden RI Joko Widodo pada awal September 2018 lalu bahwa keberhasilan dalam penyelenggaraan Negara ditentukan oleh keberhasilan dalam membangun manusia Indonesia yang berkualitas. “Pondasi-pondasi untuk meningkatkan daya saing bangsa itu kuncinya ada di SDM. Kita ini punya kekuatan terpendam tapi belum dibangkitkan. Jangan dipikir anak bangsa kita kalah dengan bangsa lain, contohnya saja prestasi atlet-atlet Indonesia di Asian Games 2018 yang jauh melampaui target yang diberikan, yaitu menduduki peringkat empat dalam perolehan medali”, ujar Presiden RI.
Sampai tahun 2018 Indonesia memiliki sekitar 8,14 juta tenaga kerja konstruksi baru 5,96% nya yang bersertifikat atau sekitar 485.534 orang. Dengan komposisi latar belakang tingkat pendidikan dibawah pendidikan SMA sebanyak 5,98 Juta dan diatas pendidikan SMA sebanyak 2,15 Juta. Jumlah Sertifikat yang sudah dikeluarkan yaitu sebanyak 767.179 sertifikat dengan komposisi kualifikasi sertifikat tenaga kerja terampil sebanyak 525.857 dan sertifikat tenaga ahli sebanyak 241.322. Sedangkan dilihat dari jumlah tenaga kerjanya yang sudah tersertifikasi sebanyak 485.534 orang dengan komposisi tenaga terampil sebanyak 333.706 orang dan tenaga ahli sebanyak 151.828 orang.
“Tentunya jumlah ini belum memadai untuk dapat mendukung Pembangunan Infrastruktur yang terus meningkat dari tahun ke tahun, perlu upaya percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Sebab untuk menghasilkan SDM konstruksi berkualitas, tiada cara lain kecuali melalui proses sertifikasi kompetensi, sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017”, demikian disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin saat menjadi narasumber pada Press Conference Konstruksi Indonesia 2018, Kamis (25/10/2018) di Jakarta.
Pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian PUPR terus melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi, yaitu : Pertama, dengan metode Latih Sendiri (Pemerintah Pusat), dimana metode ini dilakukan dengan memaksimalkan kinerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Balai Material Peralatan Konstruksi, dan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi; Kedua, dengan metode Latih Melalui kerjasama dengan stakeholders konstruksi. Hingga saat ini telah dilakukan 60 kerjasama antara lain dengan 5 Kementerian/Lembaga, 39 Perguruan Tinggi/Politeknik, 1 Asosiasi Badan Usaha, 4 Asosiasi Profesi, dan 12 Badan Usaha; Ketiga, melalui metode Latih kerjasama dengan Pemda; Keempat, melalui metode Latih Mandiri Swasta; dan Kelima, melalui metode Latih oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).
Selain itu, beberapa inovasi juga telah berhasil dilakukan Kementerian PUPR seperti Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jarak Jauh atau juga dikenal dengan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA) yang berhasil menjadi salah satu Top 99 Inovasi Pelayanan Publik di tahun 2016, dan menghasilkan 11.846 peserta terlatih dan bersertifikat. Kemudian dengan menggunakan Mobile Training Unit yang mampu menjangkau tempat-tempat yang terpencil, dimana dari kurun waktu 2015 hingga 2017, telah dihasilkan 26.729 tenaga kerja bersertifikat.
“Selain sumber daya manusia, Pembangunan Infrastruktur juga memerlukan keamanan untuk mencapai zero accident. Sebab kecelakaan kerja konstruksi akan mengganggu keefektifan berjalannya proyek konstruksi yang sudah ditunggu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itu Kementerian PUPR berkomitmen untuk melaksanakan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi”, tambah Syarif.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan berbagai langkah antara lain : Menerbitkan Permen tentang Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi bidang Pekerjaan Umum, memastikan komponen biaya/item pekerjaan Penyelenggaraan K3 dan Keselamatan Konstruksi dalam Daftar Kuantitas dan Harga (Bill of Quantity/BOQ), membentuk komite keselamatan konstruksi, memastikan setiap pekerjaan konstruksi telah memenuhi metode kerja yang telah teruji, memastikan penggunaan material yang memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan, melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi, serta memastikan peralatan pekerjaan telah memenuhi standar kelaikan alat.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Konstruksi Indonesia 2018, sebagai bagian dari event tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali hadir di tahun ini untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur, terutama dalam hal pengembangan SDM konstruksi dan K3 Konstruksi. Konstruksi Indonesia 2018 dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober – 2 November 2018, berlokasi di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta, dengan mengangkat tema ‘Ketahanan Masyarakat Jasa Konstruksi Indonesia Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Barang dan Jasa dengan Fokus Utama pada Peningkatan Sumber Daya Manusia’.
Acara ini akan diadakan berdampingan dengan Indonesia Infrastructure Week 2018, pameran infrastruktur terbesar dan terlengkap di Indonesia. Konstruksi Indonesia 2018 akan menampilkan ribuan produk inovatif terhadap solusi bangunan dan konstruksi; Workshop/seminar Konstruksi Indonesia dengan mengangkat tema-tema menarik; serta akan dilakukan pula sertifikasi massal untuk 12.000 tenaga kerja konstruksi yang penyerahan sertifikatnya oleh Presiden RI pada saat Pembukaan acara Konstruksi Indonesia 2018.
Dirjen Bina Konstruksi menyatakan bahwa tugas besar untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Pemerintah. “Stakeholders konstruksi, bersama masyarakat dan Pemerintah harus bahu membahu meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi dalam menghadapi era liberalisasi perdagangan jasa”, ungkap Syarif. Apalagi mengingat pada tahun 2018-2019, target pembinaan tenaga kerja konstruksi Indonesia adalah 3.324.177 per tahun untuk pemenuhan kompetensi tenaga kerja konstruksi, tentu bukan tugas yang mudah.
Turut menjadi narasumber pada acara ini : Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Ruslan Rivai, Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto, dan Direktur Portofolio PT Infrastruktur Asia William Owen.
“LPJK selaku lembaga yang diberi tugas melaksanakan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas serta perkembangan industri konstruksi di Indonesia. Melalui Konstruksi Indonesia 2018 , selain sebagai wujud komitmen kami dalam mendukung program-program pemerintah terhadap pertumbuhan industri konstruksi di Indonesia. Kami juga melaksanakan misi peningkatan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi di bidang jasa konstruksi serta pengembangan SDM konstruksi Indonesia”, tutur Ruslan.
Sementara Direktur Portofolio PT Infrastruktur Asia William Owen pada kesempatan tersebut menambahkan, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas serta perkembangan industri konstruksi di Indonesia tentu harus mendapat dukungan dari seluruh stakeholders dunia konstruksi. Konstruksi Indonesia 2018 merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung program-program pemerintah terhadap pertumbuhan industri konstruksi di Indonesia. Kami berharap melalui Konstruksi Indonesia 2018 kami dapat berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia yang nantinya dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat. (adv.birkompu)