SUKORHARJO (Independensi.com) – KKP gaungkan sistem budidaya minapadi ke lima Benua, dalam kegiatan Kunjungan Lapang dari Permanet Representative FAO (delegasi negara-negara anggota FAO) ke lokasi budidaya minapadi di Sukoharjo yang merupakan kegiatan percontohan kerjasama antara KKP dengan FAO Rabu (1/11).
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sukoharjo dan Muspida, Direktur Produksi dan Usaha DJPB- KKP, Perwakilan FAO Indonesia, petani dan pembudidaya serta Permanent Representative FAO sebanyak 8 orang yang berasal dari 8 negara (Nigeria, Algeria, Thailand, Norway, Chile, Jordan, United States Mission dan Australia) yang mewakili 5 benua yaitu Afrika, Asia, Eropa, Amerika dan Australia.
“Minapadi dijadikan kegiatan unggulan karena beberapa alasan antaranya dapat dilakukan dengan mudah oleh petani, dapat memberikan tambahan pendapatan petani hingga 40%, kemudian menghasilkan padi organik karena pada saat proses produksi padi tidak mengggunakan pestisida, serta minim dalam penggunaan pupuk. Dari satu hektar minapadi, petani mampu menghasilkan 1 ton ikan, dengan panen padi sebanyak 8 – 10 ton dari semula panen padi sebanyak 6 – 7 ton”, Hal tersebut disampaikan oleh Umi Windriani, Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kegiatan ini sangat membanggakan karena program minapadi yang digarap KKP bersama Badan Pangan Dunia (FAO) di Kabupaten Sukoharjo menjadi percontohan internasional dan telah memposisikan Indonesia sebagai salah satu rujukan FAO di level Asia-Pasifik, dan saat ini sudah dikenalkan ke 5 benua”, jelas Umi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, potensi lahan yang dapat digunakan untuk budidaya ikan sistem minapadi adalah seluas 4,9 juta hektar, sedangkan lahan yang sudah termanfaatkan hanya sebesar 128 ribu hektar. Ini menjadi potensi yang harus digarap untuk menjadi terobosan baru dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
“FAO telah mendukung program minapadi di Indonesia sejak tahun 2016 yang berlokasi di Kabupaten Sleman Yogyakarta dan lima puluh kota dengan luasan masing-masing 25 hektar dan pada tahun 2018 ini telah berhasil dikembangkan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah seluas 18 hektar”, tambahnya.
Umi menyampaikan terima kasih kepada FAO yang telah mendukung kegiatan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di Indonesia sehingga membantu pembudidaya dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Stephen Rudgard, FAO Representative yang ada di Indonesia mengharapkan agar perwakilan delegasi FAO yang hadir saat ini dapat menyampaikan keberhasilan minapadi Indonesia keseluruh 193 negara annggota FAO sehingga minapadi dapat digaungkan ke seluruh dunia. Lebih lanjut FAO mengapresiasi pengembangan minapadi di Sukoharjo. “Meskipun baru pertama kali dilakukan namun minapadi mampu memberikan hasil yang menggembirakan. Selain itu, minapadi ini juga melibatkan peranan wanita dalam kegiatannya, sehingga ikut mendukung kegiatan gender” lanjut Stephen.
Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, dalam sambutannya menyampaikan sangat mendukung kegiatan minapadi yang ada di Sukoharjo dan berkomitmen untuk mengalokasikan kegiatan yang sama di tahun mendatang serta mengharapkan kerjasama yang telah ada ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan. Lebih lanjut, Wardoyo menyampaikan bahwa sistem minapadi di Sukoharjo ini unik, menggunakan sistem salibu. Dalam sistem salibu ini sisa rumpun padi yang ditanam pada minapadi sebelumnya dapat tumbuh kembali pada fase minapadi berikutnya, sehingga menghemat biaya tanam, dan memberikan hasil yang tidak kalah dengan fase pertama.
Yaya Adisa Olaniran, Minister/Permanent Represetative of Nigeria to UN Rome, sangat tertarik dengan bagaimana petani mendapatkan serta manajemen dari benih ikan dan padi serta pakan, dimana benih ikan berasal dari Balai Benih yang dibina oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo, serta pakan yang ada menggunakan pakan mandiri dari Balai Besar Budidaya Ikan Payau Jepara.
Menurut Sahir, Ketua Kelompok Tani Geneng Sari II, salah satu kelompok penerima bantuan program minapadi menyebutkan dengan sistem minapadi memberikan beberapa keuntungan, antaranya penyiangan rumput berkurang, penggunaan pupuk menurun 50%, biaya pestisida tidak ada, panen ikan dapat 2 ton/ha dan panen padi meningkat dari 6,6 ton menjadi 9 ton/ha.
Untuk diketahui bersama bahwa KKP menjadikan kegiatan minapadi ini sebagai salah satu komitmen dalam kegiatan Our Ocean Conference (OOC) di Bali yang 2 hari lalu dibuka oleh Presiden, dimana kegiatan minapadi merupakan salah satu kegiatan yang mendukung pelaksanaan Sustainable Blue Economy sebagai mitigasi terhadap perubahan iklim.
“Tercatat sejak tahun 2016 – 2018, KKP telah mengembangkan percontohan minapadi seluas 580 Ha yang tersebar di 26 kabupaten”. Dan untuk tahun 2019, kami merencanakan akan mengembangkan lagi sebanyak 400 Ha”, terang Slamet Soebjakto, Dirjen Perikanan Budidaya, KKP dalam keterangan tertulisnya (1/11).
“Minapadi bahkan dapat menekan terjadinya alih fungsi lahan dan urbanisasi karena mampu menyerap tenaga kerja, menambah lahan produksi ikan sehingga mendukung capaian target produksi ikan nasional, selain itu meningkatnya produksi akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendukung kedaulatan pangan serta ramah lingkungan”, tambah Slamet optimis.
Kunjungan permanent representative ini juga merupakan rangkaian acara yang dimulai dari working luncheon and round table discussion yang sehari sebelumnya dilaksanakan di kantin diplomasi Kementerian Luar Negeri, dengan salah satu nara sumber Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Antar Lembaga.