CIKARANG (IndependensI.com) – Dalam rangka merespon keluhan masyarakat akan kepadatan jalan tol Jakarta-Cikampek (Japek) akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional (Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan LRT), Kementerian Perhubungan Darat (Kemenhub) akan melakukan penanganan serius untuk memberikan asistensi pada stakeholder terkait.
“Jalan Tol bukan jalan satu-satunya akses Jakarta – Cikampek. Masih ada jalan negara Bekasi-Karawang, dan Jalan Kalimalang yang bisa dioptimalkan. Berdasarkan kesepakatan bersama Kemenhub, Korlantas Polri, KemenPUPR, BPJT, BPTJ, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurai kepadatan di Tol Japek,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi melalui rilisnya, Rabu (14/11). “Kalau jalan tol padat, di pintu tol Tambun akan ada petugas yang mengalihkan kendaraan pribadi untuk lewat Jalan Kalimalang,” lanjut Budi.
Terkait manajemen rekayasa lalu lintas di Tol Japek, akan diatur sebagai berikut: Lajur 1 dan 2 digunakan untuk mobil barang (golongan III-IV); Lajur 3 dan 4 digunakan untuk kendaraan Golongan I-II); rambu himbauan akan diubah menjadi rambu larangan. “Kendaraan barang golongan 3-5, yang overload, berjalan lambat, harus masuk lajur 1&2. Nanti akan diberi rambu lalu lintas oleh PT Jasa Marga,” ujar Budi. Langkah tegas akan diterapkan berupa penindakan pada kendaraan yang over dimensi over loading (ODOL).
“Akan dilakukan perubahan metode penindakan pada kendaraan yang pecah ban, atau patah as karena ODOL akan ditilang, kemudian kelebihan muatan akan diturunkan, dan kendaraan dikeluarkan di pintu tol terdekat. Perlu dicatat, biaya yang timbul akan dibebankan pada operator truk atau pemilik barang tersebut,” jelasnya. “Minggu depan kendaraan yang overloading melebihi 75% akan diturunkan dan ditransfer ke kendaraan kecil!” tegasnya.
Lebih jauh Bdi meminta para operator angkutan barang dan logistik mematuhi aturan tersebut dan akan ada rentang waktu toleransi selama satu pekan ke depan. Untuk mendukung hal tersebut akan dipasang WIM (alat penimbangan portable) di lajur utama tol, agar jika kendaraan teridentifikasi kelebihan muatan, bisa langsung dikeluarkan di pintu tol terdekat. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk menambah frekuensi operasi pengawasan kendaraan yang kelebihan muatan. Penindakan akan dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu tim Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Jakarta – Cikampek.
Tak cukup dengan penindakan truk yang ODOL, penindakan juga akan dilakukan pada truk yang berhenti di ruas Jalan Tol JORR E2 yang dari arah Tanjung Priok, karena hal ini juga berpotensi akan menimbulkan kemacetan. “Nanti akan dibuat surat ke pengelola kawasan industri terkait agar tidak keluar dari kawasan ketika jam larangan,” ucapnya.
Truk derek Jasa Marga (ist)
Sinkronisasi
Sementara itu Subakti Syukur, Direktur Operasi II Jasa Marga mengatakan, kepadatan TOL Jakarta-Cikampek dari sisi manajemen proyek akan melakukan sinkronisasi metode pekerjaan dan window time untuk masing-masing proyek yang dikendalikan dan dilaporkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) secara periodik kepada Tim AdHoc (dengan alokasi waktu yang disesuaikan). “Kami akan melengkapi rambu petunjuk dan menambah petugas lapangan. Selain itu akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat berdasarkan hasil sinkronisasi pekerjaan proyek minimal H-7 sebelum pekerjaan, dengan media sosial, VMS (Variable Message Sign) dan media digital,” jelas Subakti.
Dirjen Bina Marga, Sugiyartanto yang turut hadir pada saat jumpa pers tersebut mengatakan,”Proyek Jalan Layang Tol Jakarta-Cikampek (Japek Elevated) sepanjang 38 km diharapkan bisa fungsional pada Lebaran 2019. Selama proyek tersebut, tidak dapat dihindari timbulnya gangguan samping, waktu tempuh dan kenyamanan. Tim ad hoc yang dibentuk oleh Ditjen Bina Marga berfungsi memberikan dukungan pada pelaksanaan pekerjaan fisik oleh PT Jasamarga, berkoordinasi, memadukan berbagai kegiatan dan mensinergikan manajemen proyek.
” Saat ini proyek jalan layang tol dipecah jadi 3 segmen. “Titik dimana jumlah lajur berkarang, maka kendaraan akan diarahkan keluar pintu tol menuju Jalan Kalimalang, sesuai volume pekerjaan dan tingkat kepadatan,” jelas Sugiyartanto.
Sedangkan KaDenWal PJR Korlantas Polri, Kombes Pol. Bambang mengatakan, metode pembatasan ganjil genap efektif meningkatkan kecepatan, mengalihkan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Pada prinsipnya kami mengedepankan sosialisasi pengaturan, pengalihan, kemudian himbauan. Upaya terakhir yang kami tempuh adalah penilangan dan penindakan khususnya untuk kendaraan yang ODOL.
Sedangkan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono mengatakan, dalam rangka mengatasi kemacetan di ruas tol Jakarta-Cikampek, akan dilakukan beberapa langkah. Antara lain mengoptimalkan PM 18/2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, yaitu pengaturan truk dari jam 05.00 WIB – 10.00 WIB dan penambahan area pemberlakukan aturan ganjil genap di Gerbang Tol Tambun.
Sebagai kompensasi, pemerintah menyediakan angkutan massal Transjabodetabek Premium dan JR Connection. Pihaknya menargetkan tahun ini akan ada 1000 bus. “Dengan pengoptimalan regulasi ini, akan terjadi peningkatan kecepatan rata-rata kendaraan ke arah Cikampek sebesar 60%, yang arah Jakarta meningkat hingga 25%,” jelasnya. Bambang melanjutkan,
“Kami menghimbau mulai pukul 21.00 – 5.00 pagi, angkutan barang agar lewat Jalan Kalimalang. Kendaraan pribadi agar tidak masuk Gerbang Tol Cikarang Pusat, Cibatu, Cikarang Barat I dan V, Cibitung I dan II, Tambun I dan II, Bekasi Timur I dan II, Bekasi Barat I dan II, Cikunir I, II dan III, Pondok Gede Timur I dan II, serta Gerbang Tol Pondok Gede Barat I dan II. Kalau ini dipatuhi maka semua akan lebih lancar, akan terjadi penurunan visi rasio ke arah Cikampek sebesar 9% artinya kecepatan akan meningkat sebesar 20%. Ke arah Jakarta akan terjadi penurunan visi rasio sebesar 8% artinya kecepatan ke arah Jakarta akan meningkat sebesar 31%,” kata Bambang.