Hadapi Persaingan 25 Usaha dari Luar Negeri, UMKM Harus Tingkatkan Kapasitas

JAKARTA (IndependensI.com) – Strategi Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan elemen penting dalam mengembangkan dunia usaha. Sekaligus menjadi jawaban atas persaingan usaha yang datang dari luar negeri.

Belum lama ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan asing memiliki 100% kepemilikan di 25 sektor usaha. Kebijakan tersebut menjadi tantangan bagi UMKM lokal yang saat ini masih belum mampu bersaing.

Ketua Dewan Pengurus Kota (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Jakarta Selatan Edi Sabara mengatakan kebijakan tersebut memang memberatkan para pelaku usaha UMKM dalam negeri. Karena itulah, dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas dan strategi bagi para usahawan lokal.

“Karena itulah, kami dari PKPI berusaha menggenjot kapasitas UMKM. Salah satunya melalui seminar Strategi Permodalan dan Pemasaran UMKM. Tujuannya untuk membangkitkan gairah usaha kelompok UMKM agar mampu menghadapi tantangan global,” kata Edi Sabara kepada wartawan pada acara seminar di Jakarta, Sabtu (24/11/2018).

Apalagi, lanjut Edi, mayoritas kader PKPI berasal dari kalangan usahawan UMKM. Sehingga PKPI Jaksel ingin memberikan kepada kadernya maupun masyarakat dalam bentuk strategi usaha dan akses permodalan.

“Ketika kami berhadapan dengan saudara kita yang kesulitan permodalan, kita akan bantu membukakan aksesnya,” katanya.

Misalnya, soal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum diserap secara maksimal oleh kalangan usaha rakyat. Kenapa? Karena memang ada syarat-syarat dari bank yang harus dipenuhi. Sementara banyak kalangan usaha rakyat yang tidak bisa melakukannya. “Di sinilah kita hadir mendampingi,” tambahnya.

“Kan ada kredit tanpa agunan yang bisa didapat oleh masyarakat, tapi syarat-syaratnya yang tidak bisa dipenuhi. Misalnya membuat bisnis plan, dan kelengkapan lainnya agar usahanya bisa mendapat modal. Di situ kami memberi pendampingan,” katanya.

Selain modal, Edi juga menjelaskan tentang strategi agar produk UMKM bisa lebih berkualitas. Yakni, secara rutin membuat program-program tentang kemasan produk, branding, sampai usaha online. “Di sini juga PKPI akan hadir untuk memberikan solusi kepada masyarakat UMKM,” ujarnya.

Menurut Edi, banyak pengusaha besar yang berawal dari usaha kecil. Dimana mereka memperoleh akses permodalan, peningkatan kualitas produk, sampai ke pemasarannya.

“Nah, kita akan menghadirkan pengusaha seperti ini melalui event-event seminar, workshop, dan program lainnya. Mereka akan menyampaikan sucsess story-nya, sekaligus kiat-kiat mereka sampai berhasil,” bebernya.

Sehingga masyarakat yang tadinya frustasi, kembali tercerahkan oleh kisah-kisah sukses. Dengan begitu akan menyenangkan dan memberikan energi baru untuk membangun usahanya.

“Kami dari DPK PKPI Jaksel ingin menciptakan suasana politik menjadi fun (menyenangkan). Yakni dengan membuat program kerja yang membuat kader-kader di PKPI dan masyarakat menikmatinya,” jelas Edi.

Hindari Korupsi

Edi mengungkapkan, hampir setiap hari, masyarakat disuguhi berita-berita korupsi, dimana pengusaha menjadi bagian dari kasus tersebut. Hal ini terjadi karena para pengusaha kita cenderung lebih mengincar pekerjaan yang dibiayai APBN atau APBD.

“Nah, kader-kader PKPI yang latar belakangnya usahawan, akan diajak untuk menghindari pekerjaan dari pemerintah. Kemudian kita dorong untuk lebih mengedepankan usaha-usaha atau industri kreatif,” katanya.

Kalau saja industri-industri kreatif ini digerakkan, khususnya kepada usahawan muda, maka tidak ada lagi yang tertarik pada pekerjaan yang dibiayai APBN atau APBD.

Di sinilah, PKPI ingin mengambil peran. Daripada meramaikan area yang rentan korupsi, jauh lebih baik bergelut di area aman, tapi tetap memberikan azas manfaat yang besar bagi dunia usaha.

Terkait kebijakan pemerintah Jokowi yang membuka 25 jenis usaha kepada pengusaha asing, Edi berpendapat, sejauh kebijakan itu tetap memperhatikan usaha lokal, tidak masalah.

Di Malaysia, ada kawasan pasar modern namanya Surya, yang mirip dengan Transmart Carrefour. Di sana, seluruh produk Indonesia boleh masuk, tapi hanya untuk jenis industri pekerjaan tangan. Sedangkan produk lain hanya boleh untuk UMKM dari negara setempat.

Di sana, memang pemerintahnya mendahulukan usahawan lokalnya, sehingga produk luar negeri yang sejenis, tidak bakal bisa masuk. Sedangkan produk kerajinan terbuka lebar, karena memang di Malaysia sangat kecil jumlah produknya.

Di luar negeri, dukungan pemerintahnya terhadap UMKM nya memang full. Sehingga mampu berkembang secara optimal.