JAKARTA (IndependensI.com) – Kalau kita bicara olahraga golf di negeri ini – diakui atau tidak – sejak masih menggunakan nama Komda hingga berubah menjadi Pengprov seperti sekarang ini, inisiatif para stakeholder olahraga golf di tingkat provinsi untuk menggelar event prestasi berskala nasional memang patut dipertanyakan. Padahal, kalau mereka proaktif, pemerataan prestasi yang selama ini didambakan oleh para stake holder pergolfan nasional akan menjadi kenyataan.
Betul bahwa tidak semua Pengprov PGI di negeri ini tidak proaktif. Contoh salah satunya, adalah Pengprov PGI Jawa Barat. Sebab, seperti diketahui, sejak zaman Dr Haryanto Dhanutirto menduduki jabatan Ketua Pengprov (dulu Komda) PGI Jawa Barat, event berskala nasional yang ditujukan bagi para pegolf amatir putra dan putri dari seluruh tanah air, selalu digelar setiap tahun dan hampir tidak ada masa jeda.
Bahkan pada saat ini, dengan H Sirod Zudin menjadi orang nomor satu di Pengprov PGI Jawa Barat, tradisi yang sangat positif yang telah diwariskan oleh pendahulunya itu pun tetap dipertahankan. Dan, fakta membuktikan: siapakah dari komunitas golf amatir di Indonesia yang tidak pernah merasakan betapa ketat dan serunya persaingan yang terjadi di event Olympic Jabar Amateur Open (OJAO)/ Sebuah kalaborasi yang sangat positif antara Olympic Golf Club dan Pengprov PGI Jawa Barat yang diperkenalkan kepada komunitas golf amatir di tanah air sejak 2016 lalu.
Memang, tidak bisa dimungkiri bahwa untuk menggelar event berskala nasional yang merujuk pada rule of golf yang berlaku di dunia internasional, dibutuhkan beaya yang sangat besar. Tapi, persoalan utamanya tidak terletak atau bertumpu pada masalah beaya semata. Karena, sebesar apa pun beaya yang dibutuhkan, pasti akan teratasi kalau ada goodwill dari para pemangku kepentingan olahraga golf di tingkat provinsi. Bukan besar kecilnya biaya yang dibutuhkan, melainkan ada atau tidak adanya ke-mau-an untuk berbuat yang terbaik demi kemajuan dan peningkatan prestasi sekaligus pemerataan olahraga golf di tanah air.
Dalam perbincangan dengan IndependensI.com Desember tahun lalu – seusai menutup event BRI Junio -Pondok Indah International Junior Golf Championship ke-7 – Ketua Umum PB PGI, Murdaya Po, berulangkali menegaskan bahwa pengprov harus lebih proaktif.
Memang, dalam perbincangan tersebut Murdaya Po tidak secara eksplisit menyebut salah satu pengprov di Indonesia yang sejak beberapa tahun terakhir sangat proaktif menggelar event berskala nasional dan internasional. Dia hanya menegaskan bahwa apabila setiap Pengprov PGI di seluruh Indonesia – sebagai kepanjangan tangan PB PGI di tingkat provinsi lebih proaktif – kita dapat mengejar ketertinggalan kita dari negara lain di kawasan Asean dan Asia.
Mungkinkah obsesi tersebut bisa diwujudkan? “Bisa. Kenapa tidak?” ujar salah seorang pimpinan sebuah perkumpulan golf di lingkungan Pengprov PGI Banten, yang mohon tidak disebutkan namanya, ketika IndependensI.com mengajaknya berbincang-bincang beberapa waktu lalu. “Kenapa saya bilang bisa, karena saya melihat ada potensi yang sangat besar yang selama ini belum digarap, khususnya oleh para penentu kebijakan di level pengprov,” tambahnya.
Lebih jauh pimpinan sebuah perkumpulan golf yang perkumpulannya berada di bawah payung hukum Pengprov PGI Banten tersebut mengungkapkan bahwa potensi tersebut ada di Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulut dan Papua.
“Masak sih bikin event charity bisa, bikin event prestasi yang bersifat open nggak bisa? Apakah karena bikin event prestasi waktunya tiga hari sementara charity cuma satu hari? Kalau memang punya niat dan mau… itu yang paling penting, mau… bisa di-creat kok. Event dibuat empat hari. Tiga hari untuk event prestasi, satu hari untuk charity… Atau, kalau event tetap harus tiga hari, gunakan sistem cut-off.”
“Tapi, pegolf yang lolos cut-off ditambah ties, pada hari hari terakhir (final) tee time startnya harus lebih awal. Mereka start dari tee box 1 dan tee box 10, sesuai ranking atau skor yang mereka bukukan pada ronde pertama dan ronde kedua. Begitu pegolf yang berkompetisi di event prestasi semuanya telah menyelesaikan tee time start mereka masing-masing, tiga puluh atau enam puluh menit kemudian barulah para pemain undangan, yang terdiri dari pegolf regular non prestasi dan sponsor, dipersilakan start dari tee box yang sama yakni tee box 1 dan 10.”
Dengan demikian, kata pimpinan sebuah perkumpulan golf yang namanya tidak ingin dipublikasikan oleh IndependensI.com tersebut lebih lanjut, semuanya terakomodir. Para sponsorship yang perusahaannya mendukung event tersebut tetap mendapat apresiasi dari panitia penyelenggara.
“Dan, bukan sesuatu yang mustahil kalau event yang disponsorinya berjalan lancar dan sukses, maka sang pengusaha tidak akan menolak ketika diminta menjadi sponsor kembali untuk event yang sama pada tahun berikutnya!”
Ketika IndependensI.com menyinggung bahwa apa yang dipaparkan tersebut tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, nara sumber yang menolak namanya disebutkan tersebut justru tersenyum sambil berkata:
“Lhoh .. kalau nggak tau atau belum paham yaa tanya dong ke ahlinya … Kita (baca: Indonesia) sekarang sudah punya seorang ahli regulasi di bidang turnamen golf dengan segala aspeknya. Beliau adalah satu-satunya orang Indonesia yang pernah dipercaya menjadi wasit dalam event The Open, Asia Pacific Golf Tournament dan beberapa kali terlibat dalam multi event seperti SEA Games dan Asian Games.”
“Jadi, persoalannya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Begitu ya, Mas?” tanya IndependensI.com.
“Ya,” sahutnya, cepat.
“Kalau dari segi pembiayaan dirasa berat, kan bisa Pengprov PGI di wilayah atau zona Sumatera berkalaborasi. Kemudian, secara bergiliran enam bulan sekali atau setahun sekali, pengprov-pengprov yang berkalaborasi tersebut bertindak sebagai tuan rumah dalam perhelatan event Sumatera Golf Amateur Open. Demikian juga di Kalimantan dan Sulawesi… Jadi, tidak semuanya diselenggarakan di Jawa.”
“Rasanya, menurut saya, kalau apa yang saya paparkan tersebut menjadi kenyataan, di kemudian hari nanti tidak akan terdengar lagi keluhan yang berkaitan dengan masalah beaya dari para peserta yang berasal dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan provinsi lainnya, ketika mereka harus mengikuti turnamen amatir open dan atau seleksi PON yang digelar di Jawa – seperti yang terjadi selama ini.” (Toto Prawoto)