JAKARTA (IndependensI.com) –Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa para istri pegawai Kementerian PUPR yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan (DWP) berperan besar dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian PUPR.
“Kementerian PUPR diberikan tugas membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai aparatur negara pasti ada banyak godaan, terutama terkait pengadaan barang dan jasa. Untuk itu program yang dinamakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) ini sangat diperlukan,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya pada acara Kegiatan Pembangunan Budaya Integrasi melalui Gerakan SPAK yang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basariah Panjaitan di Gedung Auditorium, Kementerian PUPR, Jakarta (29/3/2019).
Menteri Basuki mengatakan, perempuan sebagai istri pegawai atau karyawati memiliki fungsi strategis dalam rangka pencegahan korupsi dengan menerapkan pola hidup sederhana. Sebagai seorang istri, Menteri Basuki berpesan agar dapat menjauhkan keluarga dari tindak pidana korupsi, mengingat anggaran yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR sangat besar dan harus bisa dipertanggungjawabkan.
“Sementara bagi para perempuan yang menjadi karyawati, terutama yang menjabat Kepala Satuan Kerja (Satker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk berhati-hati dalam bekerja, karena merupakan ujung tombak Kementerian PUPR,” pesan Menteri Basuki.
Menteri Basuki berharap program SPAK ini tidak hanya berhenti kepada para perempuan yang hadir dalam acara tersebut, tetapi juga harus disampaikan kepada suami dan anak-anak di rumah, sehingga ke depannya anak-anak juga menjadi generasi anti korupsi. “Dampingi suaminya dengan baik. Kita harus saling mengingatkan dan mewaspadai, bukan mencurigai,” lanjut Menteri Basuki.
Penasihat DWP Kementerian PUPR Kartika Basuki mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Inspektur Jenderal dengan DWP dan menjadi awal dari rangkaian kegiatan pembangunan budaya integritas di Kementerian PUPR yang akan dilaksanakan di tujuh zona di Indonesia hingga bulan September 2019. “Sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 300 orang perempuan yang terdiri dari auditor perempuan Inspektorat Jenderal, PNS perempuan yang menduduki jabatan Kepala Satker dan PPK, serta para istri Kepala Balai, Kepala Satker dan PPK di Kementerian PUPR,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basariah Panjaitan mengatakan ada tiga aspek yang membuat perempuan memiliki peran besar. “Pertama penduduk Indonesia hampir separuhnya adalah perempuan. Kedua, 80 persen anak-anak di Indonesia menerima pendidikannya di rumah dari ibu, karena sebagian besar perempuan Indonesia masih menjadi Ibu Rumah Tangga,” katanya.
Aspek terakhir menurut Basariah dari hasil survei KPK, hanya sekitar 4 persen Ibu-ibu yang mengajarkan tentang kejujuran kepada anaknya. “Sosialisasi seperti ini harus terus dilakukan, karena pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan KPK sendiri. Sekecil apapun yang dilakukan untuk mencegah korupsi pasti ada hasilnya. Kita mulai dari hal-hal kecil di lingkungan keluarga. Jangan sampai penyesalan datangnya belakangan. Saya lebih senang kita melakukan sosialisasi atau TOT seperti ini, bukan OTT,” ujarnya.
Dikatakan Basariah, untuk meningkatkan pencegahan tindakan korupsi dalam pembangunan infrastruktur, KPK mulai merencanakan untuk melakukan pemeriksaaan infrastruktur yang dibangun apakah sudah sesuai spesifikasi teknis yang direncanakan. “Jadi kami merekrut pegawai baru KPK yang mengerti aspek teknis, tujuannya untuk mendampingi agar tidak terjadi penyelewengan dalam pemanfaatan anggaran,” tuturnya.
Hadir pula dalam acara tersebut sebagai narasumber, Direktur Institut PALAPPA/Anggota Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gandjar Laksmana Bonaprapta. Turut mendampingi Menteri Basuki, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hadi Sucahyono, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit.