Jakarta (Independensi.com)
LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memakai dokter-dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebagai second opinion untuk memastikan kesehatan Romahurmuziy tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.
Masalahnya Romahurmuziy alias Rommy mantan Ketua Umum PPP dan anggota DPR tersebut hingga kini masih dibantarkan di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur sejak 2 April 2019 setelah mengaku dirinya sakit.
Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Independensi.com, Jumat (26/4/2019) untuk second opinion atau melakukan perbandingan pihak KPK bisa saja mencontoh kasus mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi proyek e-KTP di Kemendagri.
“Ketika itu KPK sempat meminta second opinion dari pihak RSCM untuk memeriksa kondisi kesehatan Setnov yang mengaku sakit. Namun setelah diperiksa pihak RSCM, Setnov kemudian dinyatakan sehat,” tutur Boyamin.
Dia pun memastikan KPK akan menang praperadilan yang diajukan Rommy melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jika yang dijadikan dasar praperadilan terkait dengan kewenangan KPK menangani kerugian negara di bawah Rp1 miliar.
“Ya pasti menang KPK. Karena apapun dan berapapun nilainya termasuk Rp1 juta kalau terkait dengan suap menyuap KPK tetap berwenang,” kata Boyamin yang pernah menyebutkan terjeratnya Rommy dalam korupsi karena diduga harus memenuhi kebutuhan logistik partai di Pemilu 2019.
Boyamin menyebutkan Rommy harus cari uang minimal Rp64 Milyar demi mempertahankan 32 kursi di DPR yang masing-masing kursi membutuhkan biaya minimal Rp2 Milyar per kursi/dapil.
Namun meski caleg berasal dari petahana, kata dia, sebenarnya hampir keseluruhan caleg PPP Rommy termasuk kasta Duafa. “Karena hampir semuanya hanya mengandalkan gaji DPR dan tidak punya penghasilan lain.”
Oleh karena itu, tuturnya, ketika dihadapkan besarnya biaya pemilu untuk kampanye dan honor saksi di TPS, semua caleg PPP dari Dapil gemuk menodong Rommy untuk mencarikan dana untuk kebutuhan 32 Dapil demi mempertahankan kursi.(MUJ)