Pemerintah Pusat Belum Bayar DBH Migas Riau Rp 1,7 Triliun

PEKANBARU (Independensi.com) – Pemerintah Pusat belum membayar Dana Bagi Hasil (DBH) Riau tahun 2017. Seyogianya, DBH itu akan dibayarkan pada awal tahun 2019. Namun dengan alasan kas negara sedang kosong¸ DBH untuk perhitungan triwulan IV dengan total Rp 1,7 triliun itu, hingga saat ini belum cair.

Pemerintah Provinsi Riau akan menempuh berbagai upaya, agar DBH Riau 2017 yang saat ini mengalami penundaan bayar, segera dibayarkan. Total DBH untuk triwulan IV sebesar Rp 1,7 triliun. Dari dana itu Rp 337 miliar merupakan hak Pemprov Riau dan sisanya hak pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Kita akan perjuangkan dengan cara apapun termasuk melalui langkah-langkah diplomasi, dengan tetap menjaga komunikasi yang baik. Hal itu dijelaskan Ahmad Hijazi-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau kepada sejumlah wartawan, menyikapi belum dibayarnya DBH Riau tahun 2017 oleh Pemerintah Pusat.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Riau Indra Agus Lukman mengaku, tidak bisa berbicara panjang lebar, seputar DBH yang belum dibayarkan ini. Karena menurutnya, masih banyak lagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam DBH Migas 2017 tersebut.

Namun Noviwaldy Jusman Wakil Ketua DPRD Riau kepada Independensi.com diruang kerjanya meminta, agar Pemerintah Pusat konsisten terhadap janji. Jangan sampai menahan hak DBH Migas Riau triwulan IV tahun 2017. “Hak daerah, yah,, harus dikasih dong”, ujar Dedet panggilan biasa Noviwaldi.

Lebih lanjut Dedet mengatakan, akibat tertundanya pembayaran DBH Migas untuk triwulan IV tahun 2017 ini, banyak kegiatan di berbagai daerah Provinsi Riau tertunda. Padahal, saat DPRD Riau melakukan kunjungan kerja untuk menjemput DBH itu pada tahun 2018 lalu, pihak Kementerian Keuangan saat itu berkomitmen akan membayarkannya di awal tahun 2019.

Terkait alasan Pemerintah Pusat yang menyatakan kas negara lagi kosong sehingga terjadi penundaan pembayarannya, Noviwaldi justru mempertanyakan kinerja DPR RI dalam mengawasi anggaran negara. “Kenapa bisa terjadi, apa yang di awasi DPR RI”, ujar Dedet dengan nada tanya. (Maurit Simanungkalit)