JAKARTA (Independensi.com) – Pemerintah telah memutuskan, pada saat mudik lebaran 2019 nanti akan diberlakukan satu arah (one way) di jalan tol arah Brebes, Jawa Tengah.
Kenapa sistem one way ini yang dipilih, karena ada kecenderungan masyarakat mudik dengan rombongan, bisa 2-3 mobil. Kalau ada yang (bernomor) ganjil dan yang genap pasti akan terpisah mobilnya.
Selain itu kalau diberlakukan sistem ganjil genap, tapi masyarakat tidak tahu kebijakan tersebut, pasti akan ada penumpukan di pintu- pintu yang akan kita berlakukan ganjil genap.
“Itulah sebabnya kenapa pemerintah memilih sistem satu arah untuk mudik lebaran nanti, ” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam keterangannya di Kementerian Perhubungan, Kamis (9/5)
Siang tadi digelar rapat yang dihadiri Kakorlantas Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Jasa Marga.
Sistem one way ini akan diberlakukan untuk arus mudik mulai dari Cikarang Utama sampai dengan KM 262/ Brebes Barat. Kendaraan dari arah timur nanti dari Brebes barat akan keluar menggunakan jalan arteri atau jalan negara sampai ke Cirebon kemudian Indramayu sampai ke Jakarta. Ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei- 2 Juni dan berlangsung selama 24 jam.
Untuk arus balik, mulai dari Palimanan sampai KM 29, jadi masyarakat yang dari Jakarta ke arah Bekasi masih bisa menggunakan jalan, karena tahun sebelumnya kami mendapat protes juga dari masyarakat Bekasi. Sehingga sekarang masyarakat Bekasi yang dari Jakarta tidak terkena aturan ini.
Diminta tanggapan mengenai perekonomian masyarakat di jalan non tol agar tetap berjalan, Dirjen Budi menyatakan bahwa hal ini memang telah menjadi salah satu perhatiannya saat membuat kebijakan.
Sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada Menteri Perhubungan, Presiden ingin agar perekonomian rakyat tetap berjalan baik. Dengan kita berlakukan one way ini kita harapkan masyarakat dari Semarang saat arus mudik akan pakai jalan negara biasa.
Kalau rest area di jalan tol penuh, maka masyarakat kita imbau untuk keluar dulu kemudian ke rest area lain di luar tol serta masuk ke kota-kota terdekat dulu baru setelah keluar nanti bisa masuk kembali. “Saya kira dengan adanya one way nanti akan bayak juga masyarakat pakai jalan negara atau jalan arteri,” jelas Budi.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno dalam kesempatan yang sama menyampaian bahwa Pemerintah harus lebih gencar lagi saat melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini.
“Sehingga masyarakat yang mau ke Jakarta akan berpikir harus melewati jalur yang mana, karena jalur non tol Jakarta-Cikampek ini banyak yang tidak tahu karena terbiasa dengan jalan tol dan tidak terpelihara,” jelas Djoko.
Pada minggu pertama Mei kebijakan ini akan difinalisasi, kemudian semua Dirjen Budi mengimbau Kementerian/Lembaga terkait termasuk pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi.
“Semua jajaran di sepanjang jalan negara akan terlibat untuk sosialisasi seperti kata Kapolri. Kita punya cukup waktu untuk menyampaikan pada masyarakat dan cukup waktu untuk menyiapkannya. Perlu semacam rambu atau petunjuk arah untuk kesiapan dari Jasa Marga,” jelas Dirjen Budi.
Ada beberapa strategi yang ditempuh Pemerintah untuk mencegah kemacetan di jalan tol saat arus mudik dan balik yaitu memberhentikan proyek tol Jakarta-Cikampek.
“Sekarang lajur jalan tol Jakarta-Cikampek sudah dikembalikan menjadi 4 lajur. Berikutnya akan ada pemindahan pintu tol Cikarang utama ke arah Bandung dan arah Cirebon. Jadi yang dari Cikarang Utama ke arah Bandung dan Cirebon nanti akan dipisah,” ujar Dirjen Budi.
Pemerintah juga akan melakukan pembatasan kendaraan barang pada 30 Mei-2 Juni sehingga diharapkan pada masa puncak arus mudik tersebut perjalanan masyarakat yang akan mudik tidak terganggu. (hpr)