JAKARTA (IndependensI.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya bakal mengkaji permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kenaikan gaji Tentara Nasional Indonesia ( TNI) untuk tahun 2020. Menurutnya, kenaikan tersebut akan disesuaikan dengan keuangan negara.
“Seperti disampaikan dalam sidang kabinet merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi dan aparat institusi publik yang baik. Jadi nanti akan kita lihat dari sisi keuangan negara maupun dari sisi bagaimana skenario untuk membangun institusi yang baik,” ujarnya di Kantor DJP, Jakarta, Senin (8/7/2019).
Menkeu menjelaskan, pihaknya tidak hanya menaikkan gaji poko TNI, melainkan juga gaji Polri dan seluruh birokrasi, jika keuangan negara memungkinkan. “Saya akan berikhtiar terus dalam meningkatkan profesionalisme, tidak hanya TNI. Seperti TNI, Polri dan aparat penegak hukum secara umum dan seluruh birokrasi,” jelasnya.
Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Hadi Wahyu Sanjaya, meminta pemerintah menaikkan gaji pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 2020. Usulan tersebut disampaikan dalam Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP 2020, dengan agenda Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-panja.
“Panja mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dalam jangka panjang, melalui kenaikan gaji pokok,” ujar Hadi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2019).
Kenaikan gaji TNI diperlukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan. Selain kenaikan gaji, DPR juga meminta pemerintah menyediakan rumah layak bagi TNI. “Dan memenuhi pemenuhan perumahan yang layak bagi TNI,” jelas Hadi.
Lebih lanjut, politisi partai Demokrat tersebut juga meminta kegiatan belanja pemerintah pusat diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja dalam menstimulasi perekonomian, kesejahteraan dan mendorong penghematan fiskal melalui aspek aparatur, aspek efisiensi kualitas dan kredibilitas belanja program prioritas dan agenda strategis.
“Kedua, belanja pemerintah pusat 2020 difokuskan agar efisien, produktif dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, pengurangan kemiskinan dan menjaga stabilitas fundamental perekonomian dan antisipasi ketidakpastian,” jelasnya.
Dia juga merinci, fokus belanja pemerintah tahun depan harus mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermula, mampu mengakselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan program perlindungan sosial, menciptakan birokrasi yang efisien dan melayani serta mampu mengantisipasi ketidakpastian. (dan)