PONTIANAK (Independensi.com) – Suku Dayak di Pulau Kalimantan harus memboikot untuk tidak lagi memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.
Suku Dayak harus boikot PDIP, karena satupun putera terbaik Suku Dayak, tidak masuk di dalam struktur kepengurusan harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP hasil Kongres V di Hotel Gran Inna Beach, Sanur, Provinsi Bali, Sabtu petang, 10 Agustus 2019.
“Megawati Soekarnoputri yang kembali terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDIP, 2019 – 2024, terbukti telah melecehkan sumberdaya manusia Suku Dayak di Pulau Kalimantan. Ini tidak bisa dibiarkan, karena orang Dayak dilecehkan,” kata Tobias Ranggie, pengamat sosial dan politik di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu malam, 10 Agustus 2019.
Menurut Tobias, tidak masuknya putera terbaik Suku Dayak di kepengurusan harian DPP PDIP, menjadi sangat ironis, ketika saat bersamaan adanya keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sebagai salah satu kader PDIP, untuk memindakan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan.
Tobias mengatakan, dengan tidak masuknya putera-puteri terbaik Suku Dayak di dalam kepengurusan harian DPP PDIP, ada baiknya Suku Dayak untuk menolak secara keras rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, karena nantinya sumberdaya manusia Suku Dayak, kembali tidak diperhatikan.
Kepengurusan harian DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024, sebagai berikut: 1. Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri, 2. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Bambang Wuryanto, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat.
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur Nababan, Ketua Bidang Politik dan Keamanan: Puan Maharani, Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan: Yasonna H Laoly, Ketua Bidang Perekonomian: Said Abdullah, Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: I Made Urip.
Ketua Bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan: Rohmin Dahuri, Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah, Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning, Ketua Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial: Nusyirwan Soejono.
Ketua Bidang Kesehatan dan Anak: Sri Rahayu, Ketua Bidang Kebudayaan: Tri Rismaharini, Ketua Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Mindo Sianipar, Ketua Bidang Pariwisata: Wiranti Sukamdani, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga, Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Hamka Haq.
Untuk Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo, Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto, Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adianto, Wakil Sekjen Bidang Program Kerakyatan: Sadarestuwati, Wakil Sekjen Bidang Program Pemerintahan: Arief Wibowo, Bendahara Umum: Olly Dondo Kambey. Wakil Bendahara Umum Bidang Internal: Rudiyanto Tjen, Wakil Bendahara Umum Bidang Program: Juliari Peter Batubara. (Aju)
Dayak boikot rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan jg klo org Dayak cuma jadi penonton di negeri ini….
Seperti pusat belum.melihat secara cermat dn baik SDM suku dayak di Kalimantan, sampai 74 thn.Kita merdeka belum.pernah ada suku dayak yg bisa mencapai puncak pimpinan di politik maupun.pemetintahan. Jadi saya setuju dgn Tobias Ranggie.