NUSA DUA (IndependensI.com) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri pertemuan tingkat menteri dan sejumlah pertemuan bilateral pada Forum Irigasi Dunia ke-3 dan Pertemuan Dewan Eksekutif Internasional ke-70, yang berlangsung 1-7 September 2019, di Nusa Dua, Bali. Dalam pertemuan tersebut, kerjasama baru di bidang sumber daya air dijajaki, sementara kerjasama yang sedang berjalan dievaluasi agar dapat mencapai target.
Pertemuan tingkat menteri dihadiri oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia Dato’ Salahudin Ayub, Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Mesir Mohammed Abdelaty Sayed Khalil, Menteri Energi, Sumber Daya Air dan Irigasi Nepal Barshaman Pun, Menteri Agrikultur, Ekonomi Desa, Perternakan, Irigasi, Perternakan, Perikanan, dan perwakilan dari Uzbekistan, China, India, Filipina, Ukraina, Afganistan dan Korea Selatan. Pemanfaatan teknologi dan upaya meningkatkan minat generasi muda untuk terlibat dalam pengelolaan irigasi menjadi bagian dari pembahasan.
Pada pertemuan bilateral dengan President World Water Council (WWC) Loic Fauchon, Menteri Basuki menyampaikan keinginan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Forum Air Dunia atau World Water Forum tahun 2024. Indonesia telah menyampaikan surat pernyataan minatnya dan siap berkompetisi dengan negara lain.
Pada kesempatan ini, Menteri Basuki juga menyampaikan pengalaman dan kapasitas Indonesia, khususnya Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang telah beberapa kali menggelar event internasional. Apabila Indonesia terpilih sebagai tuan rumah, akan menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk berbagi pengamalan dalam pengelolaan bencana, terutama bencana yang terkait dengan air.
Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi menekankan bahwa event internasional ini bukan merupakan event yang diselenggarakan berdasarkan giliran, namun melalui kompetisi. Apabila Indonesia terpilih, maka untuk pertama kalinya Forum Air Dunia diselenggarakan di Asia Tenggara. Partisipan yang akan hadir dalam acara ini diperkirakan mencapai 35 ribu orang.
Dalam pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia dibahas dua proyek kerjasama yang sedang berjalan yakni Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) II yang berlangsung sejak Agustus 2017- Juni 2023 dengan nilai USD 125 juta dan Strategic Irigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) dengan durasi kerjasama Agustus 2018-Juni 2024. Kedua pihak sepakat untuk mencari solusi atas hambatan sehingga dapat dilakukan percepatan dalam pelaksanaan di lapangan karena progresnya masih rendah.
Kedepan, prioritas Kementerian PUPR ditekankan pada maksimalisasi operasional bendungan yang sudah ada, penyelesaian bendungan yang belum diselesaikan pembangunannya dan pemanfaatannya untuk suplai air dan irigasi.
Untuk itu, terdapat 2 (dua) proyek yang dapat dijajaki bersama yakni pertama, pengembangan dan manajemen irigasi terdiri dari revitalisasi irigasi air bawah tanah dan teknik irigasi untuk pengembangan lahan rawa. Proyek kedua yang dijajaki adalah penyediaan dan manajemen suplai air baku dan ketiga manajemen infrastruktur sumber daya air.
“Meski irigasi rawa sudah dilakukan operasi dan pemeliharaan, namun diperlukan untuk dilakukan rehabilitasi sehingga tidak rusak dan pelayanannya meningkat,’ jelas Hari Suprayogi.
Selanjutnya, Kementerian PUPR mengajak World Bank membantu pengembangan sistem untuk mengantisipasi banjir (flood management) dan kekeringan (drought management) yang selalu terjadi setiap tahun.
Pertemuan dengan Wakil Menteri Sumber Daya Air China Tian Xuebin membahas kerjasama pembangunan 4 bendungan yakni Jenelata di Sulawesi Selatan, Riam Kiwa di Kalimantan Selatan, Pelosika di Sulawesi Tenggara dan Lambakan di Kalimantan Timur. Pemerintah China memberikan hibah untuk persiapan pembangunannya yakni pembuatan Engineering Services (ES).
ES untuk Bendungan Jenelata dan Riam Kiwa ditargetkan dapat selesai akhir 2019. Sementara untuk ES Bendungan Pelosika, Kementerian PUPR meminta agar dapat disepakati segera. Hal ini karena pembanguan Bendungan Pelosika diperlukan sebagai sistem pengendalian banjir di Kabupaten Konawe yang beberapa waktu lalu mengalami banjir besar. “Apabila persetujuan membutuhkan waktu lama, maka akan dibangun menggunakan dana APBN mengingat pentingnya kehadiran bendungan tersebut,” ujar Hari.
Dengan Korea Selatan, Menteri Basuki bertemu dengan CEO Korea Rural Community Corporation (KRC). Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Korea Selatan yang terlibat dalam sejumlah proyek infrastruktur sumber daya air di Indonesia. Salah satu yang sedang berjalan adalah pembangunan Bendungan Karian di Lebak, Banten dengan progres kini mencapai 55%. Selain itu Korea Selatan bersama Belanda juga terlibat dalam Proyek National Capital Coastal Development (NCICD).
Proyek NCICD dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama terdiri dari phase 1-3 dan tahap 2 terdiri dari phase 4-7 yang sekarang sedang berjalan. “Korea Selatan terlibat membantu Indonesia melakukan review masterplan penanganan Teluk Jakarta yakni tanggulnya dan ditargetkan selesai Juni 2020,” kata Hari.
Dalam bidang irigasi, Indonesia dan Korea juga akan bekerjasama dalam Urgent Rehabilitation Strategic Irrigation Project (URSIP) di Jawa Barat dan Lampung dengan anggaran USD 98 juta. Kerjasama dengan Korea Selatan juga dilakukan dalam pembangunan Bendungan Matenggeng di Kabupaten Cilacap.
Turut mendamping Menteri Basuki yakni Inspektur Jenderal Widiarto, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Mohammad Zainal Fatah, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Gazali.