JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2,953 Triliun untuk pengembangan 5 (lima) destinasi pariwisata super prioritas di tahun 2019 – 2020.
Demikian dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dengan tema “Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas: Kemudahan Aksesibilitas di Destinasi Pariwisata Super Prioritas 2019 – 2020” di Jakarta, Selasa (10/9).
Hadir dalam acara tersebut Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo
Menhub mengatakan, apa yang pemerintah lakukan adalah sebagai wujud dukungan Kemenhub. “Setelah dapat arahan Presiden, saya dedikasikan anggarannya.” kata Menhub
Untuk alokasi anggarannya, memang ada yang sudah dianggarkan, ada juga yang kita lakukan efisiensi pada program lain untuk dialihkan mendukung program pariwisata ini.
Dari total Rp. 2,953 Triliun Kemenhub mengalokasikan sebesar Rp. 353,99 Milyar pada tahun 2019 dan Rp. 2,6 Triliun pada tahun 2020, untuk mengembangkan kelima destinasi pariwisata super prioritas tersebut.
Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) Destinasi Super Prioritas, yaitu 4 dari 10 Bali Baru yang sudah masuk super prioritas, yakni Danau Toba Sumut, Borobudur Joglosemar, Mandalika Lombok dan Komodo, Labuan Bajo NTT. Ditambah 1 (satu) Calon Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu di Likupang, Sulwesi Utara, yang berasal dari 5 (lima) Destinasi Unggulan, yaitu: Sungai Liat Bangka, Tanjung Gunung Bangka, Cikidang Jabar, dan Likupang Sulut.
Dukungan yang dapat diberikan oleh Kementerian Perhubungan diantaranya dengan menyusun beberapa kebijakan seperti: untuk Transportasi Angkutan Darat, yaitu dengan Pemberian layanan subsidi operasional angkutan antarmoda dan angkutan penyeberangan, pengadaan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan, Pembangunan dermaga danau pada kawasan pariwisata dan Pembangunan kapal Ro-Ro dan Bus Air.
Sementara, untuk Transportasi Perkeretaapian, yaitu dengan Pembangunan jalur KA menuju kawasan pariwisata, Reaktivasi jalur kereta pariwisata, dan Konektivitas jaringan kereta api dan menuju ke Bandara.
Untuk Transportasi laut, yaitu dengan Perpanjangan dermaga dan pengerukan kedalaman alur agar kapal cruise dapat bersandar dan pemberlakuan Terminal Pelabuhan Laut pada destinasi pariwisata, akan diperuntukan khusus untuk terminal penumpang laut dan tidak bercampur dengan terminal angkutan barang.
Sedangkan untuk Transportasi Udara, dengan melakukan Perpanjangan runway dan apron untuk dapat didarati pesawat narrow body (sekelas B-737), membuka jalur penerbangan internasional dan peningkatan konektivitas rute dari dan menuju ke lokasi pariwisata.
Menurut Menhub kebijakan tersebut diturunkan ke dalam berbagai kegiatan prioritas untuk mendukung terwujudnya destinasi pariwisata yang terjangkau atau affordable baik dari sisi keterjangkauan wilayah maupun harga.
“Contohnya daerah yang mengalami problem aksesibilitas seperti di Jogja kita adakan kereta api, kita investasi Rp 1 triliun kereta api yang ke bandara. Karena sekarang ini waktu tempuhnya 1,5 jam, kita mau waktu tempuhnya itu kurang dari 1 jam,” pungkas Menhub.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Pemerintah menargetkan kunjungan Wisman pada tahun 2019 sebanyak 17,5 juta orang, dan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 308 juta perjalanan serta target penerimaan devisa sebesar USD 20 juta.
Sedangkan pada tahun 2020, target kunjungan Wisman sebanyak 18,5 juta orang, dan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 310 juta perjalanan serta target penerimaan devisa adalah sebesar USD 19 – 21 juta. (hpr)