GRESIK (Independensi.com) – Soft Launching Mall Pelayanan Publik (MPP) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik Jawa Timur, digelar Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sambari Halim Radianto dan Muchammad Qosim pada Jum’at (15/11).
Gedung MPP yang berlantai 3 itu, terletak dalam satu komplek di Kantor Bupati Gresik. Tepatnya, berada di sebelah Timur atau bersebelahan dengan Gedung Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian.
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan bahwa Soft Launching ini merupakan uji coba dari operasional MPP. “Selama ujicoba ini, kami akan menginventarisir seluruh kekurangan kekurangan yang ada, mulai dari sarana dan prasarana maupun penataan serta service layanan,” ujarnya.
“Untuk saat ini, saya masih merasa Gedung ini ada yang kurang. Seperti, ac yang tidak dingin dan penataan stan (counter front office) yang akan ditempati institusi – instansi kurang pas,” tuturnya.
Di tambahkan Sambari, MPP masih butuh beberapa Instansi lagi yang bisa ditarik untuk bergabung agar dapat mendukung pelayanan perijinan satu pintu.
“Selama masa uji coba ini, saya atau pak Qosim akan mendatangi Gedung MPP ini untuk memantau setiap saat. Untuk mengali masukan maupun keluhan dari pengunjung. Karena, dengan adanya MPP ini harusnya sudah tidak ada lagi keluhan mengurus perijinan yang sulit, mahal, lama dan berbelit,” tegasnya.
“Selama persyaratan lengkap, perijinan bisa ditunggu bisa jadi sehari. Bagi saya kalau sampai menunggu besok atau lusa, saya anggap terlambat. Untuk itu saya minta kepada semua operator agar tidak memberikan tanda terima sebelum pertsyaratan lengkap. Kalau sedah lengkap langsung diproses,” imbaunya.
Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Mulyanto mengatakan bahwa selain untuk percepatan peningkatan pelayanan public, MPP ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi harapan masyarakat.
“Ada 14 Instansi dengan 19 counter front office. Ada DPMPTSP, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementrian Agama, Kantor Pertanahan, Polres, BPPKAD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, PUTR, Dinas Tenaga Kerja, Bank Jatim, BPJS, Dinas LH,” ungkapnya.
“Ada 115 izin yang kami layani di counter office DPMPTSP. Melalui OSS 82 82 perizinan Usaha, 17 Perizinan komersial dan 3 izin komitmen yaitu Lokasi, lingkungan dan SLF. Sedangkan 13 pelayanan kategori non perizinan non OSS,” paparnya.
Menurut Mulyanto capaian keberhasilan selama ini, Gresk Peringkat 1 realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) se jawa Timur tahun 2018 (LKPM). Sedangkan, realisasi investasi PMDN berada di peringkat 2. Penerbitan izin juga mengalami peningkatan dari 8178 di tahun 2017 meningkat 10.179 ditahun 2018.
“Target Investasi juga terlampaui. Sesuai RPJMD target Tahun 2017 Rp. 31.45 triliaun teralisasi Rp. 42.34 triliun. Sedangkan tahun 2018 terealisasi Rp. 48.34 triliun dari target Rp. 35.45 triliun,” pungkasnya. (Mor)