JAKARTA (IndependensI.com) – Izin organisasi Front Pembela Islam (FPI) telah habis masa berlakunya sejak bulan Juni 2019 lalu. Pemerintah pun belum memutuskan apakah izin FPI akan diperpanjang atau tidak.
Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq mengatakan perpanjangan izin FPI merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun, sebelum memutuskan, Pemerintah harus memperhatikan apakah FPI telah memenuhi syarat normatif legal untuk diperpanjang atau tidak,
termasuk persyaratan mencantumkan taat asas Pancasila tidak mengusung ideologi di luar nilai-nilai Pancasila.
“Jadi sangat tergantung kepada bagaimana FPI itu sendiri menyesuaikan organisasinya itu sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada di Negara kita ini,” kata Mantan Direktur Relawan TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin ini.
Menurut Kang Maman, di satu sisi FPI memang menjadi gerakan dakwah yang punya gaung yang tinggi, menyuarakan kebenaran menegakkan keadilan tetapi terkadang ada gerakan-gerakan mereka yang sedikit _overacting_ bahkan melanggar nilai-nilai konstitusi kita soal kebebasan beragama melakukan kerusakan, hate speech, dakwah- dakwah kebencian. “Ini yang harus diperbaiki oleh FPI ke depan bila memang izinnya mau diperpanjang,” kata Maman.
Selama ini, lanjut Maman memori publik menilai FPI lebih diidentifikasi sebagai kelompok garis keras yang tidak memberikan ruang kepada orang lain yang berbeda pendapat maupun keyakinan untuk berkiprah secara demokrasi.
Karena itu Kang Maman berharap, jika izin FPI diperpanjang, maka FPI harus kembai kepada dakwah-dakwah yang memberikan kesejukan, menyuarakan kebenaran dan kembali ke nilai-nilai Pancasila, dan menjaga keutuhan NKRI.
“Jika nanti izinnya diperpanjanh, saya berharap FPI bisa berubah lebih kepada dakwah dakwah yang konstruktif tidak melakukan sweeping tidak melakukan hate speech, tidak juga terlibat kepada hal-hal yang bersifat politis tapi kembali kepada dakwah yang menyerukan kebenaran menegakkan kembali nilai-nilai keadilan dan juga menyerukan kebersamaan kita untuk menjaga NKRI dan taat kepada ideologi Pancasila,” harap Kang Maman. (Chs)