JAKARTA (Independensi.com) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menugaskan sebanyak 295 Generasi Muda PUPR untuk melakukan survei rapid assesment terhadap penyebab bencana banjir di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Pelaksanaan survei dibagi menjadi lima tim yang disebar ke berbagai lokasi dengan tugas utama mengidentifikasi permasalahan, menyusun langkah penanganan serta melakukan pendataan kerusakan sarana prasarana akibat dari banjir.
Berdasarkan survei di 5 wilayah koordinasi meliputi Korwil I (Jakarta Barat, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak), Korwil II (Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Kota Bekasi), Korwil III (Jakarta Selatan dan kabupaten Bogor), Korwil IV (Jakarta Utara dan Kabupaten Bekasi), dan Korwil V (Kota Bekasi) telah teridentifikasi 178 titik banjir/genangan yang tersebar pada 1 Januari 2020 yang lalu di wilayah Jabodetabek. Banjir disebabkan antara lain oleh tanggul jebol (44 titik), drainase tersumbat (3 titik), kapasitas drainase terlampaui (13 titik), pintu air rusak (11 titik), pompa tidak berfungsi (2 titik) seperti di Kampung Pulo Jakarta Timur dan Pondok Gede Permai di Jatiasih Bekasi, sedimentasi (19 titik), penumpukan sampah (17 titik), limpasan air dari sungai/saluran (62 titik), longsor (1 titik), dan genangan di jalan tol (6 titik).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, hasil survei lapangan harus segera ditindaklanjuti dengan penanganan jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka pendek, telah teridentifikasi sebanyak 114 titik yang harus segera ditangani sekaligus antisipasi menghadapi curah hujan tinggi yang menurut perkiraan BMKG masih akan terjadi pada 11-15 Januari 2020. Sedangkan penanganan jangka menengah terdapat 64 lokasi. “Penanganan jangka pendek harus dilaksanakan mulai pekan ini dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah setempat (provinsi/kabupaten/kota),” kata Menteri Basuki.
Penanganan jangka pendek seperti tanggul jebol telah dilakukan dengan pemasangan kantong geobag/sandbag, pengerukan sedimen, dan pembersihan sampah serta perbaikan tanggul/talud di 20 titik misalnya di Kali Kampung Ambon, Kecamatan Pulo Gadung dan 11 titik di Kali Bekasi Kemang Pratama. Penanganan banjir akibat pompa air tidak berfungsi seperti di Kampung Pulo, Jakarta Timur dengan pengecekan kondisi pompa dan komponen genset, penambahan personil operator pompa ketika curah hujan tinggi serta penambahan peralatan pendukung seperti mobile pump.
Kemudian penanganan 6 titik genangan di jalan tol yang disebabkan drainase tersumbat seperti di KM 36 Tol Cipali, KM 24-25 Tol Cikampek, dan KM 19 Jakarta – Cikampek dengan membongkar saluran drainase/gorong-gorong yang tersumbat. Penanganan banjir di Tol Dalam Kota KM 14 (Universitas Taruma Negara) yang disebabkan rembesan Kali Grogol ke jalan tol, muka air Kali Grogol lebih tinggi dari jalan tol, penyempitan alur di muara Kanal Banjir Barat (KBB) akibat permukiman yang mengisi badan sungai dengan lebar saat ini 30 meter atau berkurang 40 meter dari lebar awal 70 meter.
Untuk penanganan jangka menengah, Menteri Basuki menginstruksikan agar kembali dilakukan pengecekan dan penyiapan langkah penanganan di kawasan yang berisiko tinggi seperti Perumahan Taman Mangu Indah di Kota Tangsel dan Puri Kartika Bekasi, Kampung Pulo dan Pulo Gadung di Jaktim, dan Bukit Duri Jaksel. Kemudian Perum Vila Mutiara, Cikarang Bekasi Laut di Kabupaten Bekasi, Tanggul Pantai Eksisting Pluit di Jakut serta Bendung Gerak di Kota Bekasi.
“Untuk mengurangi risiko banjir di Bekasi, Kementerian PUPR sudah menyiapkan desain penanganan Kali Bekasi yang menjadi hilir dari Sungai Cileungsi-Cikeas. Dimana tahun ini dilaksanakan value engineering terhadap desain yang diikuti dengan pekerjaan konstruksi,” tutur Menteri Basuki.
Selain itu penanganan jangka menengah seperti Normalisasi Kali Angke yang pengerjaannya dianggarkan pada TA 2020 untuk menjaga keamanan bangunan Gardu Induk Kembangan yang merupakan bagian dari Jaringan Distribusi Jawa-Bali.
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR selaku Plt.Direktur Jenderal SDA Widiarto mengatakan, diterjunkannya para generasi muda PUPR ini untuk membantu pekerjaan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). “Mereka merupakan generasi PUPR masa depan, untuk itu dibutuhkan pengalaman menghadapi situasi darurat seperti banjir dan bagaimana penanganannya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya,” paparnya.
Upaya survei tanggap darurat bencana banjir Jabodetabek yang dilakukan generasi muda Kementerian PUPR mendapatkan sambutan positif dari Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio. “Generasi muda PUPR beruntung mendapatkan penugasan ini karena pengalaman berharga untuk praktek lapangan. Yang terpenting setelah diketahui penyebabnya, bagaimana agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bencana tidak bisa dihindari, tapi bisa dikurangi dampaknya,” kata Agus. (wst)