Helmy Yahya. (Ist)

Persaingan Bisnis Penyebab Kisruh TVRI & Helmy Yahya Dipecat

JAKARTA (Independensi.com) – Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai persaingan bisnis penyebab kisruh di TVRI.

Menurutnya ada oknum di balik pemecatan Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama TVRI.

Hal itu ia yakini sebagai bagian upaya persaingan kelompok bisnis tertentu yang ujungnya menyingkirkan Helmy Yahya.

Selain kepentingan ekonomi, Effendi Simbolon menduga, ada juga kepentingan politik tertentu.

“Ini sebenarnya persoalannya tidak seperti yang di permukaan.”

“Ini persoalannya ada persoalan yang lebih mendasar. Persoalan persaingan bisnis,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).

“Ada unsur, ada pihak yang mendesain ini agar Helmy ini memang out dari TVRI.”

“Dan ini kelompok politik tertentu, kelompok pelaku ekonomi tertentu dan pelaku ekonomi media juga,” tuturnya.

Effendi Simbolon menilai, pencopotan Helmy Yahya hanya karena sejumlah tayangan yang dipersoalkan Dewan Pengawas TVRI

Yakni, tayangan Liga Inggris dan Discovery Channel.

“Nah. Antara lain lah (Liga Inggris). Masalah-masalah bisnis kemudian berdampak kepada kepentingan bisnis,” ujarnya.

Effendi Simbolon menilai, kisruh TVRI bisa dibawa ke ranah hukum.

Ia menduga ada upaya penyerangan terhadap Helmy Yahya.

“Saya mendorong untuk ini juga ada unsur dugaan yang berbau pelanggaran hukum.”

“Karena kan kalau itu direkayasa kemudian dipindahkan, dikeluarkan, ada unsur itu,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua Dewas TVRI, Arief Hidayat Thamrin mengungkap, pihaknya mendapatkan protes dari publik, saat banjir melanda wilayah Jabodetabek di awal 2020.

Arief mengatakan, penyebab dari protes publik tersebut adalah Direksi TVRI menyiarkan Discovery Channel ketika warga menghadapi banjir.

“Sempat ketika ada banjir, kami sedang menayangkan Discovery Channel.”

“Ini kami dapat protes dari publik, ‘Kok banjir-banjir, Dicovery Channel-nya tayang terus, enggak peduli banjir’.”

“Ini sangat miris, kami sudah tegur tapi ternyata direksi melanjutkan,” ungkap Arief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1)