JAKARTA (Independensi.com) – Anggota Komisi X DPR RI Andreas Pareira menegaskan banyak birokrasi di negeri ini menghambat kerja para pihak, khususnya swasta, untuk mendorong pendidikan vokasi.
Sebab, lanjut Andreas, banyak birokrat di negeri ini yang “kerja proyek”.
Hal itu dikatakan Andreas dalam RDPU Komisi X dengan beberapa pimpinan perusahaan swasta dari berbagai sektor seperti Bukalapak.com, Kompas TV, PT. Astra Internasional, Adaro Energi, Siloam Hospital serta PT 8Villages Indonesia membahas Pemanfaatan Lulusan Pendidikan Vokasi dalam Dunia Kerja di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2).
“Artinya, memang banyak birokrat di negeri ini yang melihat persoalan dalam pola proyek, jadi tidak terstruktur dengan baik,” ujar Andreas.
Andreas melanjutkan, sebenarnya apa yang dijelaskan oleh perusahaan-perusahaan swasta ini adalah jawaban bagi kebutuhan pendidikan vokasi di negeri ini.
Namun, Andreas mempertanyakan inisiatif Pemerintah dalam mengajak bicara pihak-pihak swasta soal pendidikan vokasi.
“Sebenarnya tinggal bagaimana kita merumuskan nya dalam regulasi. Dan bila sudah ada Inpresnya, seharusnya kita tinggal menjalankan,” ujar Andreas.
Andreas menyatakan, pihak swasta sudah melakukan langkah nyata dalam pendidikan vokasi. Lalu Pemerintah dan DPR punya keinginan untuk mendorong pendidikan vokasi.
“Nah kini tinggal bagaimana kita merumuskan formula yang tepat dalam mendorong pendidikan vokasi,” ujar Andreas.