Sudah Siapkah Bayar Tol Gunakan Uang Elektronik?

JAKARTA (IndependensI.com) – PT Jasa Marga sedianya akan memberlakukan pembayaran tol secara nontunai atau menggunakan kartu e-toll mulai 1 Oktober 2017 mendatang. Niatan itu merupakan sambutan bagi program pemerintah melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau dalam rangka mewujudkan cashless society di Tanah Air. Diharapkan melalui program ini, kesadaran masyarakat, pelaku bisnis, dan juga lembaga-lembaga pemerintah agar menggunakan sarana pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi keuangan menjadi lebih mudah, aman, dan efisien.

Gerakan nasional mendapat dukungan penuh otoritas moneter dan jasa keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun secara positif. Bahkan pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Layanan Keuangan Digital.

Namun demikian, diperlukan waktu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang efektif kepada masyakrat tentang niatan PT Jasa Marga untuk menjalankan sistem pembayaran nontunai. Selain itu, kesiapan dan penambahan fasilitas Gerbang Tol Otomatis (GTO) juga antisipasi kemacetan di seluruh jalan tol harus segera dilakukan.

AVP Corporate Communication PT Jasa Marga, Dwimawan Heru Santoso, beberapa waktu lalu mengatakan, pemberlakuan e-toll itu secara 100 persen akan dilakukan bertahap. Artinya, pada bulan Oktober nanti masih ada gerbang tol manual. “Pemberlakuannya akan bertahap dari gerbang tol manual ke GTO,” ujar Dwimawan.

Pihaknya mengakui, kendalanya adalah mengubah kebiasaan masyarakat untuk beralih ke uang elektronik. Hal ini terkait kebiasaan orang menggunakan uang tunai saat membayar tol, terutama untuk bus dan truk besar dari luar kota. Kemudian penguasaan teknologi yang nantinya berkordinasi dengan bank-bank selaku penyedia fasilitas transaksi elektronik. Kemacetan pun menjadi momok bagi jalan tol yang tak kunjung terurai dengan baik. Untuk mengantisipasi itu semua, pihak Jasa Marga terus mengkaji persoalan yang ada secara optimal agar pada saat pelaksanaan tidak menemukan kendala berarti.

Sosialisasi tentang penggunaan uang elektronik sudah dilakukan secara maksimal oleh PT Jasa Marga. Selain melalui selebaran, brosur, dan baliho di seluruh jalan tol, juga gencar melakukan penyebaran informasi melalui media massa maupun media sosial. Salah satu upaya sosialisasi sekaligus antisipasi kemungkinan yang muncul saat masa transisi dari uang tunai ke uang elektronik, PT Jasa Marga melakukan penjualan langsung atau direct selling serta pemberian diskon yang menarik. Bahkan, Bank Indonesia dan bank penerbit kartu uang elektronik sepakat untuk memberikan insentif berupa potongan harga untuk setiap pembelian kartu baru.

Terkait sosialisasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pekan lalu menegaskan, akan membentuk Peraturan Menteri terkait transaksi nontunai di jalan tol. Permen tersebut bersifat sebagai dasar hukum pelaksanaan transaksi nontunai di jalan tol yang akan berlaku pada Oktober mendatang.

Seperti dikutip dari republika.co.id, isi dari Permen tersebut diakui Basuki tidak mengatur banyak hal kecuali sebagai dasar hukum dan ketentuan waktu penerapan pembayaran nontunai atau cashless. Sebelum adanya Permen, Kementerian PUPR dan Bank Indonesia akan lebih gencar melakukan kampanye. Kampanye terkait cashless di jalan tol sebenarnya sudah dilakukan sejak lama tetapi kurang efektif.

 

Soal PHK

Diberlakukannya transaksi elektronik di semua gerbang tol ini menimbulkan kekhawatiran dari para pekerja, khususnya petugas layanan tol di lapangan. “Elektroniksasi akan dilakukan tanpa harus mengorbankan karyawan dengan PHK (pemutusan hubungan kerja),” ujar‎ Dwimawan kepada JawaPos.com pekan lalu.

Dia menambahkan, penggunaan gardu tol yang memakai mesin elektronik‎ tidak akan dilakukan serempak dengan menutup semua loket tiket pembayaran tunai pada tanggal 1 Oktober nanti. Penutupan gardu tol untuk pembayaran tunai akan dilakukan secara bertahap.

Masih menurut Dwimawan, petugas di lapangan akan ada pengalihan yang disesuaikan dengan kompentensinya. Setiap gerbang tol otomatis nantinya tetap ada orang-orang yang akan memberikan asistensi bilamana terdapat kendala seperti jumlah uang di kartu e-toll kurang, pembelian atau isi ulang kartu, pengaturan antrian, dan sebagainya. Alternatif lainnya, PT Jasa Marga bakal punya proyek jalan tol baru dalam beberapa tahun ke depan, sehingga sumber daya manusianya bisa disebar ke proyek tersebut.

Sementara itu menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, situasi dan kondisi karyawan PT Jasa Marga sedang tidak kondusif menyusul niatan elektoniksasi tadi. “Suasana karja karyawan sedang tidak nyaman, kuatir ada PHK,” kata sumber itu.

Dia mengaku, kalau untuk bertugas sebagai helper di tiap gerbang tol dipastikan tidak semua petugas lapangan terakomodir. Sedangkan untuk disalurkan ke proyek jalan tol lain, dipastikan akan bermasalah dengan akomodasi dan lain sebagainya.

“Banyaknya petugas lapangan yang menganggur akan menjadi beban bagi perusahaan. Belum lagi investasi pada GTO dan proyek jalan tol lain yang harus dibiayai,” tuturnya. Dirinya berharap agar PT Jasa Marga bisa memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan yang ada, bukan sekedar wacana melainkan pelaksanaan yang saling menguntungkan.

Terlepas dari persoalan yang bakal terjadi, baik soal karyawan, pembiayaan investasi, penguasaan teknologi, hubungan transaksi dengan perbankan, PT Jasa Marga punya tugas berat untuk membidani keputusan penggunaan uang elektronik atau e-toll ini. Memang sulit untuk mengubah kebiasaan masyarakat untuk mengalihkan pembayaran tol tunai menjadi uang elektronik atau e-toll.

Kebiasaan bukanlah masalah genetik dan masih bisa diubah seiring edukasi yag efektif serta sosialisasi yang gencar dilakukan oleh pihak terkait. Pertanyaannya, apakah kebijakan penggunaan e-toll ini merupakan solusi kebutuhan masyarakat pengguna jalan tol, atau hanya untuk merespon keinginan masyarakat pada umumnya saja?

PT Jasa Marga hendaknya melakukan identifikasi masalah yang terjadi di jalan tol pada umumnya, yakni kemacetan dan antrian panjang di tiap loket pembayaran. Diperlukan riset dan studi yang tepat dalam rangka menerapkan strategi serta menghadirkan solusi yang bernas serta menguntungkan bagi pengelola jalan tol dan penggunannya. Selai itu, PT Jasa Marga pun harus berupaya maksimal menyelesaikan persoalan yang bakal muncul secara internal perusahaan, seperti masalah sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Semoga dengan waktu yang tidak lebih dari dua bulan ini, PT Jasa Marga mampu mengantisipasi situasi dan kondisi yang ada sehingga tidak mengganggu layanan secara keseluruhan.