INDRAMAYU (IndependensI.com) – KH Maman Imanulhaq, anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB dalam acara di salah satu televisi swasta nasional yang ditayangkan secara para Rabu, 5 Februari 2020 dengan tema “Eks ISIS, Perlukah Dipulangkan?”, dengan tegas menolak rencana pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Menurutnya tidak ada dasar hukum dan urgensinya membawa mereka pulang ke Indonesia.
Menurut kiai Pengasuh Pesantren Al-Mizan Majalengka Jabar ini, yang tampil di acara Satu Meja bersama, antara lain, MassukiVBaedowi, jubir Wapres dan Dinna Wisnu, pakar dan analis Hubungan internasional, di era kabinet kedua pemerintahan Jokowi, menurutnya, para pembantunya cenderung reaktif menghadapi persoalan, tidak responsif secara proporsional dalam meletakkan persoalan-kebangsaan. Koordinasi antar lembaga negara dalam menangani persoalan terorisme, radikalisme, dan lain-lain cenderung berjalan sendiri-sendiri, baik BNPT, Kemenlu dan instansi.terkait lainnya.
Bagi KH. Maman, lebih penting menyelesaikan urusan pelanggaran HAM di dalam negeri misalnya soal transito di Lombok dibanding upaya memulangkan eks ISIS yang jelas-jelas menolak Pancasila, NKRI dan pemerintahan yang sah.
Langkah yang harus diambil pemerintah RI, menurutnya, menunggu proses pengadilan mereka di negara Syiria dan Irak, barulah dari situ didesain upaya pemulangan mereka lewat program humanisasi. Istilah humanisasi ini menarik perhatian publik, cara pandang dan pendekatan baru lebih soft dan substantif dalam kerangka menangani problem radikalisme dan terorisme.
Bagi Kiai Maman yang tak kenal lelah berdakwah ke pelosok-pelosok daerah di tengah -tengah kesibukannya sebagai anggota DPR RI, deradikalisasi lebih bersifat permukaan, sedangkan program humanisasi menekankan pentingnya kesadaran kemanusian bahwa manusia apapun latar belakang agama, suku, ras dan golongannya dalam bingkai Pancasila dan NKRI harus saling toleran dan saling menghormati satu saling lain, saling kasih sayang, anti terhadap tindak kekerasan apapun motifnya.
KH Maman dalam penutup acara Satu Meja the forum di atas, memberi saran menarik kepada pemerintahan Jokowi untuk melibatkan ormas Islam seperti Nahdatul Ulama dan Muhamaadiyah dalam menangani secara konprehensif persoalan-persoalan radikalisme dan terorisme. Dengan cara itu menurutnya, langkah-langkah penangannya tidak reaktif tapi responsif proporsional, lebih dapat diharapkan hasilnya.
Ditulis oleh Adlan Daie