JAKARTA (Independensi.com) – Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira secara khusus mengapresiasi langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menyepakati skema pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sekolah melalui aplikasi GoPay.
Namun Andreas meminta Nadiem memberikan penjelasan yang singkat dan terperinci ke masyarakat agar tidak memunculkan kecurigaan dan konflik kepentingan.
“Apakah ini tidak menjadi conflict of interest dari menteri yang nota bene adalah pemegang saham dari bisnis online tersebut? Saya kira pada aspek ini Mas Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik,” kata di Jakarta, Andreas, Selasa (18/2).
Andreas mengulas latar belakang Nadiem sebelum dipilih sebagai Mendikbud di kabinet jokowi-Maruf Amin, sebagai pemilik Gojek ketimbang seorang pendidik.
Kehadiran Nadiem sebagai mendikbud kemudian juga diimbuhi dengan meme bahwa GoPay bakal menjadi alat transaksi dalam dunia pendidikan.
“Meme tersebut kemudian menjadi kenyataan. Lantas, apakah ini salah?” kata Andreas.
Andreas pun menilai, masuknya bisnis startup dalam sistem transaksi dalam dunia pendidikan ini seharusnya dilihat secara netral.
GoPay atau jenis transaksi daring yang lainnya bisa menjadi alat bantu untuk memudahkan lalulintas transaksi agar lebih cepat, lebih mudah, transparan dan akuntabel.
“Tentu ini yang diharapkan terjadi, karena selama ini faktor kebocoran-kebocoran yang terjadi didalam arus pembayaran dan belanja di dunia pendidikan diduga cukup besar,” ujarnya.
Andreas menambahkan, nantinya transaksi belanja kebutuhan sekolah dengan dana BOS misalnya, bukan tidak mungkin bisa dilakukan secara online (daring, red).
Sehingga, sekolah tidak harus menerima BOS dalam bentuk fresh money tetapi bisa langsung menerima dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan dari dana yang direncanakan melalui penggunaan BOS.