(istimewa)

Dicuekin Walikota Depok dan Gubernur Jabar, Orang Tua Siswa Miskin Minta Menteri Nadiem Segera Intervensi agar Anak Bisa Sekolah

Loading

DEPOK (Independensi.com) – Setelah melakukan berbagai upaya agar anaknya bisa segera sekolah, sejumlah orang tua siswa miskin melapor kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek RI. Demikian Roy Pangharapan Ketua DKR Kota Depok melalui rilisnya yang di Depok Minggu (13/8).

Ia membenarkan bahwa ratusan relawan DKR Kota Depok Jumat (11/8) lalu telah ikut mendampingi para orang tua siswa miskin yang anaknya belum mendapatkan sekolah ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek RI, melaporkan sejumlah siswa yang belum mendapatkan sekolah di kota Depok baik SMA maupun SMK.

“Mereka merasa tidak ada harapan lagi di Depok, Walikotanya cuek, karena merasa bukan tanggungjawabnya dan Gubernur Ridwan Kamil juga sama saja, karena mau lengser jadi ikutan cuek,” ujar Roy Pangharapan.

Setelah sampai di kantor Kemendikbudristek, mereka langsung menggelar berbagai poster dan melakukan orasi secara bergantian.

Dalam orasinya Roy Pangharapan selaku koordinator aksi, mengatakan bahwa, sudah tepat kita meminta bantuan kepada menteri pendidikan, karena jajarannya di daerah bungkam seribu bahasa.

“Kita meminta agar Menteri Nadim memberikan jalan keluar terhadap anak-anak yang ditolak bersekolah. Karena walikota dna gubernur telah lepas tangan dari tanggung jawab mereka,” tegas Roy Pangharapan.

Setelah melakukan orasi perwakilan demonstran, diterima oleh staf Dirjen Dikdasmen Kemendikbudristek, diantaranya Lia, Diki dan Humas saudara Agi serta biro hukum Husen.

Dalam keterangannya perwakilan tersebut, yang enggan menyebutkan nama lengkapnya mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh DKR .

Dihadapan perwakilan Kemendikbudristek tersebut, DKR menyampaikan tuntutannya, diantaranya agar segera lakukan intervensi agar siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah segera sekolah.

“Kedepannya diharapan agar siswa miskin harus sekolah Negeri, agar kejadiannya serupa tidak terulang. Kewenangan SMA SMK Negeri agar dikembalikan ke kabupaten kota,” tegasnya.

Sebelum pertemuan berakhir, DKR meminta agar segera ada kabar, untuk siswa bisa segera sekolah. Menurut laporan DKR, masih ada 13 siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah.

“Kami tunggu informasi agar anak-anak segera mendapatkan sekolah,” tutup Roy Pangharapan. (*)