Dendik Rulianto, pimpinan DKR (Dewan Kesehatan Rakyat) Jawa Timur. (Ist)

Pemerintah Desa Perlu Terobosan, Agar Krisis Tidak Jadi Bom Waktu

Loading

SURABAYA (Independensi.com) – Situasi pandemi saat ini menyebabkan banyak pekerjaan hilang, sehingga pengangguran di desa semakin bertambah. Jika ini berlanjut terus maka akan menyebabkan krisis ekonomi yang dampaknya kepada rakyat kecil sampai tingkat desa. Untuk itulah harus ada terobosan inovatif dari Pemerintah Desa dalam menghadapi situasi pandemi global ini. Jika tidak akan menjadi bom waktu, terutama urusan ketahanan pangan yang sangat rawan konflik jika situasi ini berlanjut menjadi krisis. Demikian ujar Dendik Rulianto, pimpinan DKR (Dewan Kesehatan Rakyat) Jawa Timur kepada Pers, Jumat (8/5).

“Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah pusat hingga daerah saja dalam menangani situasi yang carut marut ini. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai banyak pihak. Agar situasi ini segera selesai dan kedepan rakyat bisa tetap makan dan bertahan jika krisis pangan terjadi,” demikian tegas Dendik.

Kebijakan strategis yang diambil pemerintah ini seperti dua mata pisau yang siap memenggal banyak sektor masyarakat,–sosial, politik, ekonomi. Dampak nyata dari kebijakan ini adalah kemudian memicu menghilangnya banyak sektor pekerjaan untuk sementara waktu.

“Disisi lain banyak pabrikan dan UKM yang merumahkan karyawannya, keputusan ini menjadi problema sosial dan ekonomi tersendiri bagi masyarakat secara luas,” ujarnya.

Untuk itulah menurutnya berbagai skema bansos diluncurkan pemerintah untuk menangani kondisi sosial dan ekonomi harus sampai di rakyat. Agar dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyat dalam fase pandemi dan pemulihan. Kementerian Keuangan RI mengatakan bahwa alokasi dana BLT yang digulirkan Pemerintah RI untuk penanganan covid 19 mencapai Rp110 triliun rupiah.

“Pemerintah pusat dan Provinsi dan kabupaten harus memastikan semua bantuan sosial tepat sasaran dan tidak ada yang kelaparan,” tegasnya.

Serba Kontradiksi

Sejalan dengan itu Nu’manut Tamim dari DKR Kediri menyatakan, dalam kondisi yang serba kontradisi ini diperlukan perhatian dan langkah strategis dari pemerintah desa. Desalah pertahanan terakhir negara, saat pandemi ini dan ke depan pasca pandemic covid 19. Maka sangat penting mulai sekarang membentengi desa dengan berbagai program dan strategi yang mampu mensejahterakan rakyat desa.

“Karena di desalah semua saat ini sumberdaya untuk bertahan hidup peradaban manusia tersedia. Mulai dari beras, sayuran, ikan, daging, telur dan semua ada di desa,” demikian ujarnya.

Selain itu menurutnya, stabilitas harga dan kelancaran jalur distribusi merupakan dua hal yang harus jadi perhatian pemerintah untuk melindungi produsen yang masih beroperasi, karena jika terganggu menyebabkan dua efek yang kontradiktif.

“Di sisi lain barang akan naik di tingkat konsumen, sedangkan di tingkatan produsen maka akan terjadi aksi spekulan yang kemudian melemahkan produsen terutama petani dan peternak yang nilai tawarnya rendah dalam rantai pemasaran. Harus ada langkah kreatif dalam situasi ini,” jelasnya.