JAKARTA (Independensi.com) -Fraksi PKS (F-PKS) DPR RI meminta pemerintah menunda memberikan izin perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) hingga proses judicial review UU Minerba di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua F-PKS bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto kepada para wartawan, Senin (31/8/2020).
Mulyanto pun meminta, pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan agar keputusan yang dibuat nanti tidak menimbulkan masalah.
“Proses di MK-nya kan sedang berjalan. Jadi lebih baik kita tunggu hasilnya. Ini tidak lama, sebentar lagi. Agar di mata publik, pemerintah tidak terkesan tergesa-gesa dalam pemberian izin perpanjangan ini serta didikte pengusaha besar tambang,” ujar Mulyanto.
Mulyanto mengingatkan, pemerintah perlu berhati-hati memberikan izin perpanjangan PKP2B karena masalah ini menjadi sorotan publik.
Jadi, lanjut Mulyanto, untuk menghindari persoalan hukum yang lebih luas sebaiknya pemerintah menunggu hasil putusan MK hingga final dan mengikat.
“Ini penting, agar kondisi tidak semakin gaduh secara politik. Langkah ini juga sesuai dengan prinsip kepastian hukum,” imbuhnya.
Terkait pembahasan materi judicial review UU Minerba ini, Mulyanto mengaku, F-PKS menolak pasal terkait dengan perpanjangan izin bagi PKP2B berdasarkan UU No. 3/2020 tentang Minerba.
“PKS usul wilayah kerja pertambangan PKP2B, yang sudah habis masa izinnya, dikembalikan kepada negara untuk kemudian dilelang dan diprioritaskan untuk BUMN,” ungkapnya.
Selain itu, sambung Mulyanto, proses perpanjangan izin PKP2B juga harus sesuai dengan persyaratan UU No. 3/2020 tentang Minerba.
“Dalam UU tersebut di atas, perpanjangan izin itu tidak otomatis diberikan pemerintah, tetapi harus melalui penilaian dan evaluasi atas kinerja perusahaan terkait aspek pengelolaan lingkungan tambang dan juga harus menyampaikan syarat-syarat lainnya,” paparnya.
Anggota Komisi VII DPR RI ini juga mendesak pemerintah agar segera melakukan evaluasi perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ini.
“Evaluasi perlu ditekankan terutama terkait luas wilayah kewajiban reklamasi dan progres realisasi pembangunan smelter sebagai salah satu dasar dalam memberikan izin perpanjangan,” jelasnya.
Untuk diketahui, tambah Mulyanto, UU No 3/2020 tentang Minerba saat pembahasan menjadi polemik di tengah masyarakat.
“Hal itu karena UU Minerba dianggap dikebut pembahasannya serta diduga disponsori oleh para pengusaha tambang PKP2B yang habis masa kontraknya,” tuturnya.
Setelah UU disahkan, lanjut Mulyanto, respons publik yang semakin negatif mendorong dilakukannya proses judicial review.
“Beberapa tokoh masyarakat mulai dari mantan pejabat hingga gubernur secara resmi mengajukan judicial review UU ini ke MK pada bulan Juli lalu dan kini secara intensif MK melaksankan pembahasan JR tersebut,” pungkas legislator asal Dapil Banten 3 ini. (Daniel)