JAKARTA (IndependensI.com) – Perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Ketidakkompakan pemerintah membuat rakyat bingung.
Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie mengatakan, seharusnya para menteri tidak mengelurkan pernyataan yang berbeda. “Untuk pelajaran ke depan, baiknya menteri-menteri dan pejabat pusat jangan lagi buat statemen asal beda dengan gubernur, terutama DKI. Seolah benarkan persepsi terjadinya jegal-jegalan untuk Pilpres 2024,” kata Jimly dalam akun Twitter-nya, Sabtu (12/9/2020).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut heran lantaran pemerintah pusat seakan-akan beroposisi dengan Pemda. Dia juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluruskan terkait perbedaan tersebut.
“Pemerintah pusat kok beroposisi ke Pemda. Aneh, lucu dan bahaya. Baiknya Presiden luruskan dan Pemda juga tahu posisi sebagai subsistem,” jelas Jimly.
Jimly juga mengatakan kepemimpinan organisasi besar harus berkenaan dengan empat sistem. Yaitu bangun dan tata sistem dengan darurat, kedua gerakan berfungsi dalam praktik, ketiga tegakan dengan adil. Terakhir kata Jimly, jadikan sebagai contoh tentang berfungsinya sistem aturan dengan ketulusan.
Sebab itu kata Jimly, untuk menghasilkan kesinambungan dan keberlanjutan model kepemimpinan yang dibutuhkan modal dan transformational leadership, bukan hanya sibuk mengambil keuntungan.
“Bukan yang sekedar transaksional, yang cuma sibuk ambil keuntungan sendiri dan merasa cukup dengan banyak berkata-kata dan terlihat sibuk bekerja,” ungkap Jimly.
Sebelumnya, Anies Baswedan memutuskan untuk kembali menerapkan pelaksanaan PSBB di Ibu Kota mulai Senin (14/9). Hal tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran virus Covid-19 yang semakin tinggi.
Keputusan Anies tersebut, rupanya mendapat berbagai reaksi dari para menteri kabinet Indonesia Maju. Mengingat, upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi tidak bisa berjalan, jika DKI Jakarta dilakukan PSBB ketat.