JAKARTA (Independensi.com) Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,9 triliun untuk kegiatan bantuan langsung tunai melalui program padat karya pada tahun 2020.
Anggran untuk kegiatan padat karya sebesar Rp 5,9 triliun untuk semua direktorat antara lain pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di 33 provinsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian di 10 provinsi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di 33 provinsi, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di 29 provinsi dan dan BPSDM Perhubungan di 13 provinsi.
Anggaran sebesar Rp 5,9 triliun tersebut menurut juru bicara Menteri Perhubungan Adita Irawati adalah untuk satu tahun hingga Desember 2020. “Berapa realisasi yang sudah terserap hingga hari ini belum dihitung lagi,” kata Adita.
Sedangkan untuk kegiatan padat karya tahun anggaran 2021 akan memakai pagu anggaran yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
Pelaksanaan padat karya yang dilakukan Kementerian Perhubungan dengan sebagai upaya menjalankan instruksi pemerintah guna menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan masyarakat lokal, dan juga mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat mengikutsertakan pekerja setempat.
“Tujuannya adalah untuk
pemberdayakan masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya keahlian tertentu atau yang baru saja kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja,” ujarnya.
Adapun pekerjaan yang dilakukan peserta program dalam padat karya adalah pekerjaan yang tidak membutujkan teknologi, tidak membutuhkan keahlian tertentu dan tidak juga menyangkut dengan keselamatan dan keamaan.
Dirjen Perhubungan Datat Budi Setiyadi menjelaskan, program padat karya di Direktorat Perhubungan Darat dilakukan disekitar Terminal Tipe A. Pekerjaan yang dilakukan antara lain membeesihkan saluran air atau selokan di sekitar terminal, menyapu kawasan terminal, membersihkan kaca atau pengecatan di beberapa bagian terminal.
Contohnya program Padat Karya di Terminal Bus Tipe A Bobotsari, Purbalingga, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut melibatkan 107 orang warga yang berasal dari Kabupaten Purbalingga.
“Program Padat Karya ini berfungsi untuk memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat, sehingga daya beli dan kesejahteraan bisa meningkat, srkaligus mendidik masyarakat untuk lebih produktif bekerja dalam pembangunan.
Sementara di Direktorat Jendetal Perhubungan Laut, selain program bersih-bersih sampah di sekitar pelabuhan juga melakukan pengecetan pagar kantor yang sudah kusam.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakulan kegiatan padat karya di lingkungan Pelabuhan Makassar yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo pada Rabu (23/9).
Beberapa pekerjaan yang dilaksanakan meliputi pembersihan, perbaikan, pemeliharaan dan pengecatan sarana dan prasarana di lingkungan Pelabuhan Makassar yang melibatkan masyarakar sekitar, termasuk para Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan. (hpr)