JAKARTA (IndependensI.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dosen dan guru harus diprioritaskan untuk menerima vaksin covid 19. Kelompok ini harus yang pertama mendapatkan akses vaksin selain tenaga medis.
“Kalau mereka sudah diimunisasi atau divaksinasi maka daya tahan imunitasnya sudah terbentuk. Kalau nanti sudah 70 persen, maka sisanya itu akan terpagari oleh mereka yang sudah imun ini. Nah itu, nanti akhir tahun ini atau paling tidak awal tahun, depan itu sudah dilakukan,” ujarnya mengutip keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (29/9/2020).
Dia mengatakan, kurang lebih sekitar 140 juta orang akan mendapatkan vaksin pertama. Dimana targetnya, vaksin akan diberikan kepada 70% penduduk Indonesia.
“Mudah-mudahan akhir tahun 2021 Indonesia sudah relatif aman dari ancaman Covid-19. Dan di situlah nanti kuliah juga bisa sudah mulai bisa berjalan seperti sedia kala. Kalian-kalian semua sudah berada dalam kehidupan yang normal yang biasa,” ujarnya.
Pemerintah mengumumkan distribusi vaksin virus corona akan dilakukan secara bertahap. Dimulai dari akhir tahun ini atau awal 2021.
“Nanti di Desember atau awal Januari, Indonesia bisa memulai vaksinasi. Di mana ini sedang dipersiapkan Perpres [Peraturan Presiden] pengadaan vaksin dan juga terkait masterplan untuk vaksinasi,” jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dia mengatakan, pengadaan, pembelian, hingga distribusi vaksin seluruhnya akan ada di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan.
Pemerintah juga sudah menyusun peta jalan atau road map dalam pemberian vaksin. Di mana 1,3 juta vaksin disiapkan untuk mereka yang berada di garda terdepan, dalam hal ini tenaga medis. Kemudian disusul pemberian vaksin kepada pelayanan publik dan aparatur negara.
Serta 86 juta vaksin disiapkan untuk mereka yang berusia produktif kelompok komorbid, peserta BPJS Kesehatan, dan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Road map dipersiapkan ada yang di garda terdepan sejumlah 1,3 juta. Kemudian pelayanan publik, ada aparatur negara, yang masuk dalam tahap pertama dan kedua,” imbuhnya.